Hotel di Banjarmasin Minta Pembukaan Operasional Restoran dan Kafe

PHRI Kalsel saat bertemu dengan Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina – Foto Ant

BANJARMASIN – Hotel-hotel di Kota Banjarmasin, yang berada di bawah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta pemerintah daerah membuka kembali operasional restoran dan kafe, meski penyebaran virus Corona masih tinggi.

Ketua DPD PHRI Kalsel, Rosaly Gunawan mengungkapkan, usaha perhotelan dan restoran sudah cukup lama tidak beroperasi. Dan kondisi saat ini sudah memasuki tahap new normal atau normal baru. Sehingga sudah seharusnya bisa diizinkan mulai beroperasi secara penuh lagi. Termasuk perhotelan, yang memiliki fasilitas untuk penyelenggaraan event diizinkan untuk buka pula. “Tentunya kalau memang diizinkan buka, tetap dengan syarat memenuhi protokol kesehatan dan disiplin kesehatan,” ujar Rosaly, Sabtu (4/7/2020).

PHRI disebutnya, sudah menemui Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait kemungkinan operasional tersebut. “Nanti dengan difasilitasi oleh Pak Ikhsan Al Haq (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjamasin), yang akan membuatkan petunjuk-petunjuknya, sesuai dengan protokol kesehatan yang didapatkan dari Kementerian Pariwisata, PHRI, Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Rosaly menyebut, hal itu dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha di bidang perhotelan dan restoran, yang banyak memiliki karyawan. Dan saat ini karyawan berstatuts dirumahkan, akibat wabah COVID-19 ini. “Kita harap ada solusi secepatnya, sehingga ekonomi daerah kita kembali bergerak cepat, pulih dari keterpurukan akibat mewabah COVID-19 ini,” bebernya.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Al Haq menyatakan, sangat memahami kendala dan kesulitan yang dialami anggota PHRI. Namun, saat ini di Banjarmasin penyebaran COVID-19 masih tinggi. Di Sabtu (4/7/2020) total sudah ada 1.480 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Sebanyak 278 orang sudah dinyatakan sembuh, dan sebanyak 123 orang tercatat meninggal dunia. Dengan demikian, yang diperlukan saat ini adalah sebuah inovasi dan terobasan, agar semua pihak dan semua ketentuan yang berlaku, bisa berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

Rencananya, dalam waktu dekat pemerintah daerah bersama PHRI akan bertemu secara online, untuk membahas permohonan anggota PHRI tersebut.  “Jadi nanti kalau mereka beraktivitas tentu harus memenuhi aturan, norma, kaidah tentang protokol kesehatan, sektor ditempat pariwisata,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...