INDEF Prediksi Indonesia Resesi pada Triwulan III 2020

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Institute Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi Indonesia bakal mengalami resesi pada triwulan III 2020 berada pada level -1,3 persen hingga -1,75 persen.

“Hasil kajian INDEF, kami mengingatkan kemungkinan itu terjadi, aset perhitungan pada triwulan III 2020 ekonomi kita akan memasuki resesi dengan angka -1,3 persen sampai -1,75 persen,” ungkap Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid pada diskusi hasil kajian INDEF bertajuk ‘Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi’ yang digelar secara webinar di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dia menyebut, hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan I 2020 menunjukkan ekonomi Indonesia turun sebesar 2,97 persen, padahal biasanya menurut Tauhid, pertumbuhannya berada di atas 5 persen.

“Pada triwulan II 2020, BPS perkirakan negatif, dan bahkan perhitungan kami dalam triwulan II itu berada di angka -3,8 persen, ini sangat berat. Triwulan III 2020, proyeksi kami masuk resesi ekonomi angkanya -1,3 persen sampai -1,75 persen,” tukasnya.

Dia menegaskan, terpuruknya ekonomi nasional sulit dihindari selama pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena masyarakat masih terkendala untuk melakukan kegiatan ekonomi, begitu juga dengan sektor usaha maupun industri, perdagangan, pariwisata dan sebagainya masih terpuruk.

Karena itu menurut Tauhid, diperlukan ada suatu upaya atau perubahan yang bisa membangkitkan ekonomi nasional, yakni dengan membentuk bank arsitektur ekonomi pasca pandemi.

Namun demikian kata dia, tentu upaya ini harus dibangkitkan tidak hanya dari sektor ekonomi, tapi juga partisipasi dari sektor-sektor lain.

“Apalagi kita ketahui bahwa realitas penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu masih di bawah 30 persen. Memang penyerapan PEN anggaran sampai sekarang ini masih rendah,” ujarnya.

Dari hasil kajian INDEF tersebut, Tauhid juga menyayangkan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini, terlambat dilakukan.

Padahal menurutnya, seharusnya pembentukan lembaga pemulihan ekonomi itu berjalan beriringan dengan redesign program dan redesign anggaran untuk pemulihan ekonomi saat di awal-awal masa pandemi Covid-19. Bukan dibentuk setelah ada dampak ekonomi yang mulai dirasakan oleh masyarakat.

“Komite Penanganan Covid-19 yang kemarin baru saja dibentuk oleh Jokowi, dalam satu kelembagaan baru. Ini kami kira  terlambat dan seharusnya memang dari awal lembaga ini dibentuk untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, bukan setelah masyarakat terdampak,” tukas Tauhid.

Atas keterlambatan tersebut, dia memprediksi langkah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan memiliki beban yang cukup berat untuk memperbaiki keadaan ekonomi

Karena menurutnya, kalau terlambat maka akselerasi dari program dan sebagainya juga relatif telat.

Namun meski demikian, Tauhid melihat upaya serius dari pemerintah melihat bahwa pemulihan ekonomi memang membutuhkan upaya-upaya percepatan.

“Kami memandang meski tidak ideal dalam struktur kelembagaan termasuk investasi tidak menjadi bagian dari anggaran, tapi kami melihat bisa saja keterlibatan banyak kementerian/lembaga dalam komite ini lebih maksimal dan efisien proses birokrasinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19 yang kasusnya masih meningkat setiap harinya di kisaran 1000 lebih, tentu ini berimplikasi sangat luas terhadap sisi kehidupan, baik sosial, agama dan ekonomi.

Untuk itu kata dia, INDEF mendorong kerjasama dengan berbagai komponen agar efektivitas program-program PEN bisa berjalan. “Ya disamping memang kita berharap penanganan pandemi Covid-19 cepat berakhir,” pungkasnya.

Sebagai informasi webinar INDEF bertajuk ‘Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi’ ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Juli 2020 dan 28 Juli 2020 mendatang.

Lihat juga...