Inilah SOP Bersepeda di Banyumas Selama Pandemi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO –Banyaknya pesepeda yang memadati jalan raya dalam beberapa waktu terakhir, membuat Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas harus mengeluarkan Standar Operational Prosedur (SOP) bersepeda sehat dan aman di tengah pandemi. Bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut  dikenakan sanksi.

Kepala Dinhub Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, mengatakan, pada era new normal sekarang ini, bersepeda menjadi gaya hidup. Padatnya pesepeda di jalan raya, mau tidak mau harus diatur, karena akan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, di Purwokerto, Rabu (8/7/2020). Foto: Hermiana E. Effendi

“Malam ini, kita akan mulai mensosialisasikan aturan sekaligus woro-woro di jalan raya, selanjutnya baru akan dikenakan sanksi,” katanya, Rabu (8/7/2020).

Aturan bersepeda di jalan raya di tengah pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Dinhub Kabupaten Banyumas antara lain, pesepeda wajib mematuhi aturan lalu-lintas, termasuk mematuhi rambu-rambu lalu-lintas, sistem jalan satu arah, traffic light dan menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan.

Pesepeda juga wajib menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, kacamata, sarung tangan dan sepeda juga harus dilengkapi dengan lampu depan serta lampu belakang.

Untuk posisi berjajar, dibatasi maksimal dua sepeda dan selebihnya harus bersepeda secara berurutan. Para pesepeda juga dilarang bergerombol atau berkerumun dan tetap diharuskan menjaga jarak, serta memakai masker saat beristirahat atau berhenti.

“Para pesepeda juga wajib membawa hand sanitizer dan bagi yang melanggar aturan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Banyumas,” terang Agus Nur Hadie.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dalam waktu dekat sanksi yang diberikan bagi yang melanggar SOP bersepeda di jalan raya, baru akan diberikan teguran oleh petugas. Namun, bagi pesepeda yang berkerumun, maka akan langsung dikenakan sanksi karena melanggar perda.

“Sanksi perda, sebagaimana yang sudah diterapkan terhadap pelanggar yang tidak menggunakan masker, yaitu melalui persidangan virtual dan hukumannya yang sudah-sudah yaitu denda, untuk besaran denda ditentukan oleh hakim,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Banyumas, Kompol Davis Busin Siswara, mengatakan, untuk pesepeda tidak diatur dalam Undang-Undang lalu-lintas, sehingga jika dikenakan sanksi, maka diatur menggunakan perda.

“Aturan SOP bersepeda itu terkait pandemi Covid-19, sehingga sanksinya juga dengan perda penanganan dan penanggulangan Covid-19,” katanya.

Salah satu warga Kota Purwokerto yang sering bersepeda, Imam, mengatakan, SOP yang dikeluarkan Dinhub Banyumas sedikit memberatkan pesepeda. Misalnya terkait kewajiban menggunakan helm, kacamata serta melengkapi sepeda dengan lampu depan dan belakang.

Menurutnya, tidak semua masyarakat mampu membeli helm sepeda atau pun memiliki sepeda yang dilengkapi lampu.

“Ukurannya seharusnya jangan orang yang mampu, banyak masyarakat yang bersepeda dengan kondisi sepeda seadanya, karena memang hanya itu sepeda yang dimiliki. Mengingat saat ini harga sepeda juga sangat mahal, termasuk kelengkapannya, seperti helm sepeda,” tuturnya.

Lihat juga...