Jangan Ragu Laporkan ke Polisi, Jika Ada Pemerasan Terhadap Narasumber

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

PURWOKERTO — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas, Lilik Darmawan mendorong para pejabat serta narasumber di Banyumas untuk tidak ragu melaporkan ke pihak berwajib, jika ada tindak pemerasan yang dilakukan oknum wartawan.

Hal tersebut disampaikan ketua PWI, mengingat dalam beberapa waktu terakhir banyak bermunculan keluhan dari narasumber tentang perilaku pemerasan. Tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, namun sudah bergerombol hingga 25 orang.

“Dalam menjalankan tugasnya, wartawan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Beberapa di antaranya adalah, wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, apalagi sampai melakukan pemerasan,” katanya, Jumat (31/7/2020).

Lebih lanjut Lilik menjelaskan, dalam penafsirannya, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi. Sedangkan akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara serta tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Hal ini sangat penting dan harus menjadi kredo seorang wartawan.

“Jadi dalam bekerja, wartawan memang dilindungi UU Pers No 40 tahun 1999. Namun demikian, jurnalis juga harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Salah satunya, tidak beritikad buruk atau tidak secara sengaja merugikan orang lain. Sehingga jika ada oknum wartawan yang mempunyai itikad buruk dan berujung pada tindak pemerasan, jangan ragu, laporkan saja kepada pihak berwajib,” tegasnya.

Sesuai dengan keputusan Dewan Pers, lanjutnya, sekarang ini hanya ada tujuh organisasi pers yang diakui. Yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Jadi di luar tujuh organisasi pers itu, tidak diakui Dewan Pers.

PWI Banyumas berharap kepada seluruh stakeholders untuk tidak segan-segan meminta informasi kepada wartawan yang akan mewawancarainya, terkait identitas dan organisasi yang dianutnya. Sebab, wartawan tidak hanya memiliki kartu pers, tetapi mereka juga memiliki kartu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

“Kalau ada wartawan aneh-aneh, kami selaku organisasi pers resmi dan wartawan resmi tentu saja merasa terganggu, karena ulah oknum wartawan tersebut, bisa berdampak buruk terhadap citra profesi kami,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry mengatakan, baru-baru ini terjadi keributan di wilayah Kecamatan Kalibagor, dimana sejumlah oknum wartawan mengancam akan melaporkan kades setempat atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam proses mediasi di Polsek Kalibagor, oknum wartawan tersebut meminta sejumlah uang.

“Awalnya ada oknum wartawan yang bertanya tentang berbagai hal di desa tersebut, kemudian ia menulis berita tentang adanya pengeluaran dana desa yang tidak dilengkapi kwitansi. Kades setempat kemudian mengatakan, supaya tidak percaya kepada hoak dari media yang tidak jelas. Merasa tidak terima, oknum wartawan ini kemudian mengancam akan melaporkan kades atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam proses mediasi, sebanyak 25 oknum wartawan ini meminta Rp50 juta kepada kades, kemudian turun menjadi Rp 20 juta dan terakhir Rp 15 juta, tetapi kades tetap tidak mau memberikannya,” jelasnya.

Kades kemudian menghubungi wartawan dari media resmi dan beberapa wartawan dari PWI serta IJTI akhirnya mendatangi Polsek Kalibagor. Melihat kedatangan wartawan dari PWI dan IJTI tersebut, para oknum wartawan ini akhirnya meninggalkan polsek.

Lihat juga...