Kemendagri Tegaskan Urgensi Pilkada Meski di Tengah Pandemi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kemendagri, Safrizal mengatakan pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi.

Karena selain memenuhi hak masyarakat dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam bekerja, khususnya dalam menangani Covid-19 di setiap daerah. Di sisi lain, pemimpin daerah definitif sangat dibutuhkan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Kita membutuhkan hasilnya (Pilkada). Ini hak masyarakat memiliki pemimpin yang mereka pilih. Tentunya pemimpin yang Plt memiliki keterbatasan, padahal kita membutuhkan speed dan power penuh dalam menangani Covid-19. Jika tidak memiliki speed dan power penuh untuk menangani Covid-19 karena keterbatasan kebijakan dan pekerjaan, maka akibat dan korbannya adalah masyarakat,” kata Plt Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kemendagri, Safrizal melalui keterangan tertulis Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Safrizal menyebutkan, pemerintah memberikan energi dan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu pertama di tengah pandemi, yang dihadapi bukan hanya oleh Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat dalam menyukseskan Pilkada 2020 yang aman Covid-19 bagi penyelenggara dan pemilih.

“Pemerintah memberikan energi dan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menjalankan tugas konstitusional ini dengan baik, lancar, demokratis dan aman Covid-19 juga. Pemerintah memastikan semua tahapan dan dukungan pendanaan yang dibutuhkan, dan ini pengalaman pertama kita menyelenggarakan pemilu di masa pandemi Covid-19. Artinya sangat membutuhkan kolaborasi yang kuat sekali, harus saling percaya dan support,” jelasnya.

Lihat juga...