Kemenkes Tetapkan Biaya Tertinggi ‘Rapid Test’ Rp150.000

Editor: Koko Triarko

Tri Hesty Widyastoeti, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes saat dialog di Gedung BNPB, Jakarta beberapa waktu lalu. -Dok: Humas BNPB

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid test Antibodi bagi pasien mandiri.

Surat Edaran ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah, guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh Tanah Air yang ingin memeriksakan antibodi secara cepat.

Penetapan harga rapid test, dikarenakan adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Jadi, ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat, karena sudah banyak masyarakat yang meminta untuk menetapkan harganya (rapid test). Ingin membantu masyarakat supaya tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” kata Tri Hesty Widyastoeti, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, lewat keterangan tertulis Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ada pun penetapan harga tersebut, kata Tri Hesty, merupakan harga pemeriksaan rapid test, termasuk biaya alat, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis.

Batas harga yang ditetapkan, yakni Rp150 ribu, berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri, di mana pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.

“Intinya bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah, dan pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain,” ujarnya.

Terkait sanksi, Tri Hesty mengaku Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata. Namun, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut, baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.

“Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Lia G. Partakusuma, menyambut baik adanya regulasi harga rapid test, dan mengatakan keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan keputusan yang tepat, agar harga dari rapid test di berbagai tempat pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit bisa terkendali.

“Apa pun itu, kami sangat menyambut baik. Bahwa, memang harus ada patokan. Kalau tidak akan sangat jadi tidak terkendali,” sebutnya.

Dokter Lia juga menekankan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun seseorang telah dinyatakan nonreaktif. Hal tersebut karena bisa menjadi antibodinya belum terbentuk dan banyak yang menyepelekan setelah hasil tes cepatnya nonreaktif.

“Kami mengimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan, yakni menenangkan masyarakat dan sama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia,” ungkapnya.

Lihat juga...