Kemenkop UKM Gunakan Pendekatan Baru Bantu UMKM

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), melakukan pendekatan baru dengan struktur kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk gabung. Ini bertujuan memudahkan pemerintah menangani permasalahan yang dihadapi UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, saat ini jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64 juta, atau 99 persen dari total unit usaha di dalam negeri.

UMKM tersebut tersebar hampir merata di seluruh Tanah Air, dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, antara lain pembiayaan, kelembagaan, pemasaran, maupun pengembangan usaha.

Maka itu, kata Teten, pihaknya berupaya untuk terus melakukan pendekatan baru dalam struktur kelembagaan koperasi dan UMKM, agar sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Yaitu supaya koperasi dan UMKM menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Teten, saat mengunjungi Koperasi Simpan  Pinjam (KS) Mitra Jasa di Indramayu, Jawa Barat, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Sabtu (18/7/2020) malam.

Menurutnya, jika tidak melakukan pendekatan baru dengan struktur kelembagaan, maka tidak akan mudah dalam menjalankannya. “Kalau UMKM bergabung dengan koperasi ini, akan lebih mudah kelembagannya untuk mengurusnya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan berbagungnya UMKM dalam koperasi akan memudahkan pemerintah menangani permasalahan yang dihadapi UMKM.

Sehingga, pemerintah tidak harus membuat rantai kendali yang panjang, tapi bisa kerja sama dengan koperasi-koperasi yang kemudian mengajak UMKM gabung ke koperasi.

Sejalan dengan pendekatan ini, Teten membuat kebijakan khusus tentang penyaluran dana bergulir. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), sebagai salah satu Badan Layanan Umum Kemenkop 100 persen menyalurkan dana bergulir ke koperasi.

Sehingga, jelas dia, jika disederhanakan struktur kelembagannya yaitu UMKM gabung menjadi anggota koperasi.

“Gabung dengan yang sudah ada atau bikin yang baru, sehingga akan lebih mudah pemerintah menyalurkan pembiayaan lewat koperasi, kita sudah exercise dengan LPDB,” imbuhnya.

Pada kesempatan kunjungannya ini, Teten menyerahkan secara simbolis Program Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB- KUMKM kepada KSP Mitra Jasa.

Restrukturisasi ini sebagai bagian dari upaya Kemenkop UKM untuk memberikan dukungan terhadap koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

“Resturkturisasi ini untuk meringankan supaya koperasi bisa bernapas terus, UMKM yang jadi anggotanya juga bernapas. Karena kita pahami sedang sulit ekonomi akibat dampak Covid-19,” tukasnya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menjelaskan KSP Mitra Jasa merupakan satu dari 40 koperasi yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari LPDB-KUMKM, karena mengalami masalah likuiditas akibat terdampak wabah Covid-19.

“Koperasi ini akan ditunda pembayaran cicilan pinjaman ke LPDB-KUMKM hingga 6 bulan ke depan,” ujarnya.

Restrukturisasi ini diberikan, menurutnya, karena pihaknya telah menganalisa kalau KSP Mitra Jasa ini terdampak Covid-19. Dan, anggotanya banyak yang meminta penundaan pembayaran.

“Kesulitan likuditas oleh koperasinya karena anggotanya banyak yang meminta penundaan pembayaran. Sehingga wajar sekali, kita lakukan restrukturisasi,” ungkap Supomo.

KSP Mitra Jasa merupakan salah satu mitra LPDB-KUMKM yang bergerak di sektor simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 77.959 orang.

Sejauh ini, KSP Mitra Jasa telah mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM sebanyak 4  kali. Terakhir pada 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp5 miliar, dengan sisa pengembalian Rp 500 juta.

Terkait kendala yang dialami KSP Mitra Jasa, kata dia, pemerintah harus hadir melalui LPDB untuk memberikan penundaan pembayaran kepada koperasi ini. “Itu karena mereka sudah memberikan penundaan juga kepada anggotanya,” tukasnya.

Lihat juga...