Kemenparekraf Dukung Daerah Gerakkan Sektor Pariwisata

Editor: Koko Triarko

Ari Julianno Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penerbangan Dampak Covid-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dialog di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (26/7/2020). -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dampak Covid-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Julianno, mendukung berbagai upaya pemerintah daerah untuk kembali menggerakan sektor-sektor ekomoni, khususnya pariwisata, yang yang dinilai paling parah terdampak pandemi Covid-19. 

“Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis. Selain program padat karya yang diperuntukkan pada pekerja pariwisata, ada pula berbagai bantuan stimulus tengah dipersiapkan bagi calon wisatawan,” kata Ari Julianno, saat dialog di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Misalnya, kata Ari, pemerintah memberikan potongan tiket pesawat terbang. Lalu, ada voucher untuk restoran dan hotel, sehingga nantinya wisatawan domestik tertarik untuk datang berwisata. Namun, Ari juga mengingatkan pentingnya memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan secara serius, sebelum membuka lokasi wisata.

“Jangan sampai juga nanti terburu-buru kita membuka, tapi tidak siap, malah menimbulkan penyebaran Covid-19 baru. Itu yang kita khawatirkan,” ujarnya.

Ari mengatakan, Kemenparekraf sendiri memiliki program Cleanliness, Healthy, Safety and Environment (CHSE) yang berisi panduan-panduan bagi semua pihak, mulai dari pengelola, pemilik, asosiasi, karyawan, atau pemandu wisata, tamu atau pengungung, kelompok masyarakat hingga pemerintah daerah.

“Diharapkan dengan diterapkannya panduan CHSE akan meningkatkan kualitas perlindungan, keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berwisata. Ketika protokol kesehatan benar-benar diterapkan secara benar, secara ketat, mereka baru merasa aman,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yuswantana, mengatakan memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh, demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan.

“Namun demikian, kita tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang,” sebutnya.

Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi, guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata, termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung, khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

“Ada tim verifikasi dan ada bidang penegakan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan,” kata Biwara.

Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata, gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.

“Tak hanya itu, saat ini kita juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis, dan menyesuaikan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi. Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup. Karena sudah terdata secara sistematis,” tutupnya.

Lihat juga...