Koperasi dan UMKM di Bali Didorong Cakap Digitalisasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, mengatakan, bahwa kondisi eksisting koperasi dan UMKM di Provinsi Bali saat ini memiliki 5.016 koperasi yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, saat dijumpai, belum lama ini – Foto: Sultan Anshori

Sementara jumlah UMKM tercatat sebanyak 327.310 dengan persentase pertumbuhan 4 persen di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang saat ini tercatat sebanyak 4.230.051, rasio kewirausahaan di Bali terbilang masih kecil yaitu hanya sebesar 7,71 persen.

Dia menyebutkan, di tengah pandemi Covid-19, koperasi di Bali menghadapi tiga persoalan serius. Pertama, berkaitan dengan likuiditas, saat nasabah koperasi menarik simpanan di koperasi dalam jumlah besar maka koperasi akan kesulitan likuiditas. Persoalan kedua, anggota koperasi kesulitan mengangsur pinjaman sehingga mengganggu pendapatan koperasi.

“Masalah ketiga adalah, kesulitan membayar pinjaman kepada pihak perbankan,” ujarnya saat menggelar seminar nasional daring (webinar) yang mengusung tema ‘Tatanan Kehidupan Era Baru Koperasi dan UMKM Menuju Digitalisasi’ dalam rangka Memperingati Hari Koperasi ke-73 dan Hari UMKM Nasional ke-5 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2020, Kamis (16/7/2020).

Mardiana menambahkan, tidak hanya koperasi, UMKM juga menghadapi situasi sulit. Persoalan yang dihadapi UMKM antara lain terkendalanya pasokan bahan baku karena sejumlah daerah menerapkan PSBB, menurunnya permintaan karena para pelanggan mengurangi pesanan dan kesulitan memperoleh pinjaman modal.

Oleh sebab itu, untuk menyikapi kendala yang dihadapi penggerak koperasi dan pelaku UMKM, Pemprov Bali telah mengambil langkah dalam bentuk penyaluran stimulus bidang ekonomi. Koperasi binaan kabupaten/kota memperoleh dana stimulus sebesar Rp. 10 juta dan koperasi binaan provinsi dibantu Rp. 30 juta. Tak hanya itu, Pemprov juga memberi perhatian terhadap pelaku UMKM, IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan sektor informal.

Dilanjutkan Mardiana meskipun banyak kendala yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19, penggerak koperasi dan pelaku UMKM diharapkan membangun optimisme dengan melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali perubahan perilaku dan konsumen yang bertransformasi secara proaktif.

Mardiana menyebut, pandemi Covid-19 telah secara signifikan mengubah pola interaksi antara penjual dengan pelanggan. Sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, konsumen akan menghindari pertemuan fisik. Belanja secara daring pun diprediksi akan tetap menjadi pilihan setelah pandemi ini berakhir.

Hasil survei menyebut, 30% responden mengaku telah meningkatkan aktivitas belanja daring dan 40% mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan pembelian secara daring bahkan setelah pandemi berakhir.

“Menyikapi hal ini, UMKM harus mampu memetakan pola perubahan perilaku konsumen di era ini, termasuk keinginan, harapan dan kebutuhan konsumen dalam menjalani tatanan era baru. Menghadapi pandemi global dan tatanan era baru, para pelaku bisnis juga harus mencari cara untuk tetap terhubung dengan para nasabah. Caranya antara lain dengan memanfaatkan platform media sosial, tidak hanya untuk menawarkan produk atau layanan terbaru, namun juga menciptakan jaringan pelanggan setia,” imbuhnya.

Kadek Adnyana selaku pengelola Pasar Bali.id dan Ni Luh Putu Gunarti, SE dari Net.Kop.Rk dalam paparan memperkenalkan platform e-marketplace yang mereka kelola. Kadek Adnyana ingin Bali memiliki platform e-marketplace lokal karena selama ini yang berkembang kebanyakan dari luar daerah.

Lihat juga...