Lindungi Keselamatan, Jalur Sepeda Perlu Segera Dibuat

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), saat ini tengah merancang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Hal ini terkait, keberadaan sepeda bukan hanya alat penunjang kesehatan pengguna, namun juga sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Termasuk sepeda untuk tujuan komersial, seperti berdagang atau pengangkut barang.

“Di kota-kota besar, banyak sepeda untuk alat angkut barang, seperti jualan siomay, kopi, jamu.  Ada juga yang digunakan untuk komersial angkut orang, hingga alat angkut barang di kawasan pedesaan. Jadi jangan terjebak, hanya mengatur sepeda yang sedang tren saat ini,” papar pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno di Semarang, Selasa (14/7/2020).

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut, menjelaskan secara regulasi, tata cara bersepeda ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pada Pasal 62 ayat 1, disebutkan Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Sementara pada ayat 2, dijelaskan  bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Termasuk pada pasal 106 (2), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda,” lanjutnya.

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai perlu regulasi dan infrastruktur yang memadai, seiring pertumbuhan pesepeda, terutama kebutuhan jalur sepeda, saat ditemui di Semarang, Selasa (14/7/2020). -Foto Arixc Ardana

Untuk itu, lanjut Djoko, perlu ditunjang dengan regulasi dan infrastruktur yang memadai. Misalnya penambahan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sepeda, seiring dengan pesepeda yang bertumbuh. Terutama kebutuhan jalur sepeda.

Dijelaskan, ada tiga pilihan dalam pembangunan infrastruktur sepeda. Pertama, jalur sepeda (bike path). Jalur sepeda tidak berbagi ruas wilayah dengan pergerakan kendaraan lain, dapat bersama/terpisah dengan pejalan kaki.

“Jalur diperkeras, dapat disemen, atau paving, dengan lebar 1,5 meter. Lokasi dapat dibangun sepanjang tepi jalan raya, jika lebar jalan memungkinkan, lalu di sempadan sungai  atau jalur inspeksi, hingga jalur hijau rel kereta api (urban park connector),” paparnya.

Kedua, lajur sepeda (bike lane). Lajur sepeda berbagi ruas wilayah dengan pergerakan kendaraan lain dan pergerakan manusia, bertumpangan dengan ruas jalan atau pedestrian.

Jika lebar lebih dari 6 meter dan rapi, pedestrian dapat digunakan untuk pejalan kaki dan sepeda. Jika tidak, lajur sepeda di tepi kiri jalan, dicat selebar 1,5 meter dengan warna tegas. Direkomendasi dengan warna hijau.

“Kemudian, rute sepeda (bike route). Ini berupa lalur sepeda, yang dikembangkan di kawasan perumahan, perkantoran.  Jalur sepeda cukup di pasang rambu dan marka sepeda, untuk petunjuk pesepeda di titik-titik strategis, seperti persimpangan jalan, bangunan yang menyediakan parkir sepeda,” terangnya.

Kebijakan lain, termasuk memperbanyak penyediaan parkir sepeda yang berkualitas, seperti di sekolah, kampus, stasiun, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat ibadah hingga tempat rekreasi.

Terpisah, DPRD Kota Semarang juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dapat memfasilitasi para pesepeda, demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan.

“Kita bisa melihat, animo masyarakat untuk bersepeda cukup tinggi. Termasuk juga untuk alat tranportasi jarak dekat. Hal ini yang mendorong, perlu dibuat jalur sepeda, agar keselamatan keselamatan pesepeda, atau pengguna jalan lainnya bisa terlindungi,” terang Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman.

Hanya saja persoalannnya, pembuatan jalur sepeda tidak dapat dibuat dalam waktu dekat karena sebagian besar anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Pihaknya akan mendorong pembuatan jalur sepeda, pada anggaran perubahan.

“Saya yakin dinas juga tidak ada anggaran. Kami akan dorong di perubahan nanti supaya sepeda tidak semrawut. Mobil dan motor juga tidak akan mengganggu, sehingga mereka merasa nyaman,” tambah Pilus, panggilan akrabnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto. Pihaknya berharap, Pemkot bisa membuatkan jalur khusus sehingga pesepeda ataupun pemakai jalan raya lainnya bisa memposisikan di jalur masing-masing.

“Kalau kita lihat kondisi di lapangan, pembuatan jalur khusus sepeda di Kota Semarang, sangat memungkinkan. Pembuatan jalur sepeda pun, relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Jalur ini, bisa dibuat dengan tanda khusus berupa gambar atau garis dan diberi tulisan jalur sepeda,” jelas Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang tersebut.

Menurut Danur, selain jalur khusus sepeda, rambu-rambu khusus sepeda sangat diperlukan. Di setiap traffic light atau lampu lalu lintas, juga perlu diberi area khusus sepeda. “Kita berharap, pesepeda atau pun pengguna jalan lainnya, diharapkan juga menaati peraturan yang ada, demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Lihat juga...