LSP MUI Bantah Tuduhan Hambat Proses Sertifikasi Auditor Halal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI) menegaskan bahwa tuduhan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) soal lambannya proses sertifikasi Auditor Halal yang menjadi syarat pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kendalanya ada pada MUI, adalah tidak benar.

Pasalnya, LPS MUI telah melaksanakan fungsinya dalam sertifikasi Auditor Halal sesuai dengan perundang-undangan.

Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI, KH. Sholahuddin Al Aiyub, mengatakan, LSP MUI yang dibentuk sejak 30 Desember 2019 itu, saat ini telah melaksanakan sertifikasi kepada 142 Auditor yang terdiri dari auditor LPH Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI maupun calon LPH lainnya dari beberapa perusahaan.

“Jadi tuduhan itu tidak benar, karena kami telah melaksanakan sertifikasi kepada 142 Auditor Halal,” kata Sholahuddin berdasar rilis yang diterima Cendana News, Jumat (17/6/2020) siang.

Dia menjelaskan, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), sejak dibentuk LSP MUI sudah mengantongi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bernomor BNSP-LSP-1644-ID.

Bahkan, sejak 6 April 2016, embrio LSP MUI telah ada dengan dibentuknya LSP LPPOM MUI yang juga telah melaksanakan uji kompetensi untuk penyedia halal.

“Maka tidak benar, jika dikatakan MUI tidak siap, bahkan menghambat proses sertifikasi Auditor Halal yang menjadi prasyarat dalam pendirian LPH,” tegas Sholahuddin Al-Aiyub yang menjabat Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sedikitnya jumlah Auditor Halal yang sudah disertifikasi itu terjadi karena memang yang mendaftar untuk disertifikasi ke LSP MUI masih sedikit. “LSP MUI tidak bisa dan tidak boleh memaksa seseorang untuk mendaftar,” tukasnya.

Karena menurutnya, tugas LSP MUI hanya memproses pendaftaran yang masuk untuk dilakukan verifikasi, pre assesmen, assesmen, rapat komite teknis, sampai dengan keluar sertifikat kompetensi jika sudah dinyatakan kompeten

Dalam proses sertifikasi Auditor Halal itu, lanjut dia, LSP MUI menggunakan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal Nomor 266 Tahun 2019.

Berdasarkan SKKNI itu, LSP MUI kemudian membuat skema pelaksanaan assesmen untuk Auditor Halal dan skema itu telah diverifikasi BNSP.

Skema itu tercantum di dalam Lampiran Sertifikasi Lisensi tersebut. Maka dengan demikian tegas dia lagi, MUI siap dan sudah menjalankan fungsinya dalam sertifikasi Auditor Halal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lihat juga...