Mengenal Potensi Investasi pada Teknologi Iradiasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Meningkatnya kebutuhan akan iradiasi pada produk pangan, rempah-rempah maupun kosmetika mendorong pihak swasta untuk masuk ke ranah pengembangan teknologi nuklir ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah investasi di bidang pengembangan iradiasi ini menguntungkan atau tidak dan bagaimana proses perizinannya. Mengingat, tindakan ini berkaitan dengan pengembangan nuklir.

Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Totti Tjiptosumirat, menyatakan, iradiasi bisa didapatkan dari iradiator atau MBE (Mesin Berkas Elektron). Tergantung, yang mana yang dibutuhkan pihak pengembang.

“Iradiator dan MBE (mesin berkas elektron) sama-sama menghasilkan elektromagnetik yang dapat digunakan untuk kebutuhan radiasi. Iradiator memanfaatkan sumber Cobalt 60 sedangkan MBE menggunakan listrik daya tinggi untuk menghasilkan munculnya elektron yang seperti paparan radiasi pada iradiator,” kata Totti saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Ia menjelaskan di BATAN, yaitu Iradiator Gamma Merah Putih (IGMP) melakukan tindakan iradiasi pada barang-barang yang akan diekspor.

“Dengan operasi 24 jam operasi dan kontinu jumlah barang yang diradiasi, maka rata-rata pemasukan PNBP dapat mencapai Rp37 juta per hari,” ujarnya.

Target BATAN sendiri, menurutnya, adalah Rp4,5 miliar untuk tahun 2020 dan per Juni sudah mencapai Rp1.9 miliar.

Peak permintaan layanan biasanya di bulan Agustus dan September, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya lagi.

Ia menyatakan bahwa harga yang dikenakan BATAN untuk pelayanan iradiasi ini, tentunya bukan harga pasar yang sebenarnya. Karena BATAN merupakan lembaga pemerintah yang non komersial.

“Sehingga harganya tentu lebih murah dibandingkan harga pasar. Kan BATAN biaya operasionalnya merupakan biaya pemerintah. Kalau yang mengadakan swasta tentu beda,” ucapnya.

Terkait mana yang lebih baik untuk dikembangkan oleh pihak swasta, Totti menyampaikan semuanya bergantung pada kebutuhan dan lokasi pembangunan.

“Jika lokasinya sulit pasokan listrik maka sebaiknya dibangun iradiator, karena iradiator tidak memerlukan pasokan listrik untuk dapat menimbulkan radiasi atau gelombang elektromagnetik. Kalau MBE kan 100 persen membutuhkan listrik. Jadi tinggal dilihat saja, lokasi dan kemampuan keberadaan listriknya,” urai Totti.

Pada iradiator, lanjutnya, listrik dibutuhkan hanya untuk operasional perkantoran.

“Pembangunan iradiator bisa dilakukan di daerah yang mempunyai potensi untuk ekspor hasil laut. Sehingga di pelabuhan atau lokasi yang banyak melayani ekspor hasil laut bisa dibangun fasilitas iradiator ini,” tandasnya.

Marketing PT Ensterna, Hibatur Rahman, menjelaskan, bahwa untuk perusahaannya yang menggunakan Electron Beam sebagai sumber iradiasi harus mengurus perizinan umum dan perizinan kenukliran, sebelum bisa melaksanakan operasional.

Marketing PT Ensterna, Hibatur Rahman di lokasi trolley tempat produk diletakkan di Instalasi Iradiasi Electron Beam PT Ensterna, Selasa (14/7/2020) – Foto: Ranny Supusepa

“Perizinan umum itu ya yang dilakukan perusahaan pada umumnya, seperti SIUP, TDP, dan lain sebagainya. Baru mengurus perizinan kenukliran,” kata Hibat saat dihubungi secara terpisah.

Ia menjelaskan bahwa pengurusan izin kenukliran ensterna dilakukan di Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

“Berdasarkan perka bapeten dan aturan yang berlaku di Indonesia, izin yang diperlukan oleh perusahaan pengembang iptek nuklir adalah izin impor, persetujuan impor, izin konstruksi, dan izin operasional,” urainya.

Izin impor dan persetujuan impor, lanjutnya, diperlukan untuk melakukan impor mesin berkas elektron.

“Lalu izin konstruksi tentunya dilakukan untuk melakukan konstruksi agar sesuai dengan ketentuan dari bapeten, mulai dari ketentuan material yang dipakai, desainnya, densitas material, ketebalan dinding dan sebagainya. Sedangkan izin operasional adalah izin yang harus dipenuhi untuk kami bisa beroperasi,” urainya lebih lanjut.

Ia menyatakan bahwa Bapeten dalam hal perizinan ini sangat terbuka dan baik dalam melaksanakan pelayanannya.

“Setiap kami melakukan submit dokumen-dokumen perizinan tentunya tidak satu kali berhasil, bisa terdapat evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh bapeten. Bapeten akan memberikan penjelasan evaluasi, lalu kami perbaiki dan submit kembali hingga mendapatkan izinnya,” paparnya.

Selain itu, karena menyangkut bahan pangan, maka perusahaan iradiasi juga harus mengacu pada peraturan BPOM.

“Untuk dosis terhadap bahan pangan, kami mengacu pada PKaBPOM No 24 tahun 2016, yang secara umum, menyebutkan maksimum dosis yang digunakan dalam iradiasi adalah 10kGy,” ucapnya.

Dan untuk penetapan dosis iradiasi alat kesehatan, mengacu pada proses validasi dosis yang harus dilakukan untuk menentukan dosisnya.

“Dalam validasi dosis kami mengacu pada SNI ISO 11137. Secara umum dosis untuk alat kesehatan adalah 25kGy,” pungkasnya.

Lihat juga...