MUI Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Membingungkan Umat

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

KALARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan pandangan dan sikap terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tentang materi pengaturan halal yang berpotensi membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Wakil Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi menegaskan, MUI sebagai salah satu komponen bangsa memberikan perhatian penuh terhadap agenda pembahasan RUU Cipta Kerja yang bersifat Omnibus Law di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“MUI bertanggungjawab dalam melaksanakan peran sebagai shadiqul hukumah, himayatul ummah, dan khodimul ummah,” kata KH Muhyiddin,berdasarkan rilis yang diterima Cendana Newa, Minggu (5/7/2020) pagi.

Apalagi RUU Cipta Kerja ini memuat pengaturan yang terkait dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Antara lain, dalam materi pengaturan halal, perizinan halal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perbankan syariah.

“Khusus terkait perizinan halal agar lebih hati-hati dan dipertimbangkan secara seksama,” ujarnya.

Karena menurutnya, jika halal menjadi bagian dari sektor perijinan, maka RUU Cipta Kerja ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama. Juga menjadi imperatif yang mengikat dan menjadi beban bagi pelaku usaha.

Sehingga ini menjadi kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk penyederhanaan perizinan berusaha.

“Halal seharusnya dikeluarkan dari perizinan berusaha dan dikembalikan kepada ruhnya, yaitu hukum agama Islam,” imbuh Muhyiddin.

Kemudian kata dia, dengan sertifikasi halal menjadi mandatory (kewajiban) sesungguhnya negara telah hadir dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan warga negara untuk terciptanya kepastian mengenai sistem jaminan halal.

Sehingga pelaku usaha dan masyarakat terlindungi masing-masing kepentingannya secara bersamaan.

Karena halal merupakan bagian integral ajaran Islam dan keyakinan yang harus dipatuhi dan ditunaikan oleh setiap umat Islam.

Maka, tegas dia, pengaturan halal dalam RUU Cipta Kerja hendaknya bukan semata-mata diletakkan pada kepentingan dan motif ekonomi yang mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan.

Misalnya, dengan adanya pasal di dalam RUU tersebut yang membuka peluang ditetapkannya kehalalan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan Islam.

“Dalam pandangan MUI, menurutnya, apabila halal menjadi bagian dari perijinan dan penyederhanaan berusaha, maka RUU Cipta Kerja ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penetapan fatwa halal dalam Bab III dan Bab V mengenai perizinan kehalalan untuk UMKM atau dalam ketentuan-ketentuan lain dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan hak internum umat Islam.

Hal ini berpotensi membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena rumusan tentang perijinan kehalalan untuk UMKM tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Yakni hal ini karena pemerintah masuk ke ranah substansi ajaran Islam atau fatwa halal dengan membuat halal menjadi bagian dari perizinan.

Sementara halal merupakan bagian integral ajaran Islam yang menjadi domain lembaga fatwa Islam untuk penetapan halalnya melalui mekanisme fatwa.

“Halal, kiranya pemerintah memposisikan diri sebagai lembaga administratif, sedangkan MUI sebagai lembaga internum yang mempunyai otoritas melakukan penetapan fatwa halal terhadap produk,” pungkasnya.

Lihat juga...