Nelayan jangan Pasang Rumpon di Kawasan Konservasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Pasca adanya penertiban enam alat bantu penangkapan ikan rumpon yang dipasang secara ilegal pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KPPN) Pulau Pieh, Sumatera Barat, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan mengimbau agar para nelayan mematuhi aturan yang telah ada.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri, mengatakan, semua rumpon yang ada di Sumatera Barat bisa dikatakan tidak satu pun yang memiliki izin, karena semua alat tangkap itu milik nelayan tradisional.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Yosmeri yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini/Foto: M Noli Hendra

“Alat rumpon yang ditertibkan itu berada di kawasan konservasi, dan hal itu jelas dilarang. Karena dari alat itu dapat merusak terumbu karang lamun, jenis ikan dilindungi, mangrove, dan lainnya,” katanya, melalui pesan singkat, Rabu (15/7/2020).

Yosmeri menjelaskan bila melihat kepada aturan bahwa pemasangan rumpon di kawasan konservasi itu, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016, Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan dilakukan oleh kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT.

Menurutnya, jika nelayan tradisional ingin menggunakan rumpon untuk menangkap ikan, disarankan tidak melakukan aktivitas itu di kawasan konservasi. Biar lebih aman dan dinilai tidak melanggar aturan yang ada, maka disarankan menggunakan rumpon luar dari kawasan konservasi.

“Jadi intinya itu boleh pasang atau menggunakan rumpon, tapi jangan di kawasan konservasi. Karena memang rumpon dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan tradisional,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan, Sumatera Barat, Alber Krisdiarto, mengatakan ada 7 kawasan konservasi yang ditetapkan sejak dua tahun yang lalu, melalui aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuh kawasan konservasi itu yakni ada di Taman Wisata Perairan (TWP) Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai. Suaka Alam Perairan Kabupaten Pesisir Selatan. Taman Pulau Kecil Kota Padang, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Pariaman. Suaka Alam Perairan Batang Gasan Padang Pariaman. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam.

“Tujuh kawasan konservasi itu tersebar di tujuh kawasan pulau, masing-masing daerah ada satu kawasan konservasinya. Kenapa tujuh kawasan, karena daerah di Sumatera Barat ini ada tujuh daerah yang memiliki pesisir pantai, dengan luas lahan totalnya mencapai 377 hektar,” ungkapnya.

Ia menyebutkan dengan adanya keberadaan kawasan konservasi itu, dapat memberikan sejumlah manfaat, karena tujuannya jelas yakni dengan adanya kawasan konservasi dapat memelihara maupun melindungi yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.

Menurutnya, untuk kawasan konservasi itu sudah dibuat semacam zonasi. Penetapan zonasi itu, juga berdasarkan kesempatan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dengan masyarakat nelayan, sehingga telah ada pembagiannya.

“Jadi kawasan konservasi ada pengelolaannya yakni setingkat eselon III. Namanya kawasan konservasi jadi perlu dikelola atau diawasi, supaya tidak ada pihak-pihak yang melakukan aktivitas yang dapat merusakan kawasan konservasi tersebut,” ujarnya.

Alber juga mengatakan selain kawasan konservasi yang dapat memberikan melindungi atau menjaga habitat yang hidup di laut, kawasan konservasi dinilai bisa memberikan nilai positif terhadap pelestarian kelautan perikanan, dan sisi ekonomi dapat menjadi kawasan wisata bahari

Di kawasan konservasi itu bisa untuk habitat penyu, sering dijadikan lokasi baby lobster dan juga lobster bertelur. Karena di kawasan-kawasan konservasi itu memiliki terumbu karang yang indah dan terawat, sehingga cocok untuk dijadikan kawasan konservasi.

“Jadi di kawasan konservasi itu memang dilarang adanya aktivitas nelayan,” tegasnya.

Alber juga menjelaskan selain adanya kawasan konservasi di tujuh tempat itu, di Sumatera Barat memiliki satu kawasan konservasi yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Untuk kawasan konservasi itu, berada di Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWPN Pieh, yang telah ada sejak tahun 2009 lalu.

“Untuk pengawasannya masih sama, tapi untuk di Pulau Pieh, cukup luas. Bahkan jika ada kegiatan pelepasliaran hewan laut, sering dilakukan di Pieh,” sebut dia.

Lihat juga...