Ombudsman Jateng: Masih Ditemukan Biaya ‘Rapid Test’ Melebihi Ketentuan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan surat edaran (SE) Kemenkes Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi bagi Pasien Mandiri.
Regulasi tersebut, dikeluarkan untuk menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air, dikarenakan adanya variasi harga yang berbeda-beda di masing-masing fasilitas kesehatan penyedia jasa rapid test.

“Kita ketahui seiring dengan pandemi covid-19, surat keterangan bebas covid yang didapatkan setelah melalui rapid test diperlukan untuk berbagai kegiatan, terutama di sektor transportasi. Masyarakat yang akan berpergian, khususnya dari atau menuju wilayah zona merah covid-19, harus memiliki surat keterangan ini,” papar Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida di Semarang, Kamis (16/7/2020).

Kantor Perwakilan Ombudsman Jateng, Jalan Siwalan Wonodri Semarang. Foto: Arixc Ardana

Upaya tersebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, namun di satu sisi, dengan harga jasa layanan rapid test yang bervariatif, masyarakat boleh menduga adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Hal tersebut kemudian dijawab pemerintah, dengan mengeluarkan SE Kemenkes Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Mandiri. Namun sejauh ini, kita masih menemukan biaya rapid test di Kota Semarang dan beberapa daerah di Jateng, masih tinggi. Di atas Rp150 ribu, sesuai praturan yang ada. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat, untuk itu kami mendesak agar SE Kemenkes dipatuhi, karena rapid test untuk memutus mata ratai Covid-19,” tandasnya.

Asisten Bidang Komunikasi Strategis, Ombudsman Jateng, Belinda Wasistiyana Dewanty, menambahkan, sebelum adanya SE Kemenkes tersebut, tarif rapid test sangat beragam.

Dirinya mencontohkan di Bandara Ahmad Yani Semarang, awalnya dipatok Rp290 ribu, setelah ada aturan dari Kemenkes, sekarang ini sudah turun menjadi Rp150 ribu.

“Kita sudah cek ke bandara terkait koordinasi dengan maskapai dan KKP. Sekarang ini sudah turun, sesuai edaran Kemenkes, yang tadinya antara Rp 260 ribu sampai Rp 450 ribu, sekarang sudah menjadi Rp 150 ribu,” katanya.

Meski demikian, belum semua fasilitas kesehatan menerapkan tarif sesuai surat edaran tersebut. Pihaknya pun sudah berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Jateng agar penerapan SE Kemenkes yang mengatur biaya rapid test, bisa dilaksanakan di seluruh layanan kesehatan di Jateng, yang menyediakan jasa rapid test.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, memaparkan, penetapan harga rapid test yang dilakukan Kemenkes, dikarenakan adanya variasi harga layanan sehingga membuat masyarakat bingung.

“Regulasi mengenai penetapan harga rapid test ini, juga menjadi upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi, yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan. Penetapan harga tersebut sudah termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan,” lanjutnya.

Ditandaskan, ketentuan tersebut berlaku untuk semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.

Terkait masih adanya sejumlah layanan kesehatan yang memasang tarif rapid test di atas ketentuan, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi.

“Meski dari Kemenkes belum menetapkan sanksi terkait pelanggaran penetapan harga rapid test, namun masyarakat yang akan menilai sendiri. Faskes yang menerapkan biaya lebih mahal di luar ketentuan, pastinya juga tidak akan dipilih oleh masyarakat,” tandasnya.

Lihat juga...