Partisipasi Aktif Semua Pihak Kunci Keberhasilan Mitigasi Bencana

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemasangan instalasi peringatan dini tsunami PUMMA oleh pemerintah, diharapkan mampu dalam mengurangi dampak negatif bencana tsunami. Walaupun, yang terpenting sebenarnya adalah perubahan persepsi semua masyarakat Indonesia dalam memandang potensi bencana. Karena dalam mitigasi bencana, nilai penentunya adalah keterlibatan semua pihak.

Peneliti Pusat Riset Kelautan, Dian Novianto, M.Si, menyebutkan penggunaan nama PUMMA merupakan pilihan agar masyarakat mudah untuk mengingatnya. Karena masyarakat akan terlibat secara langsung dalam penjagaan instalasi ini.

“PUMMA ini singkatan dari Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut yang merupakan sinonim dari sistem Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL),” kata Dian saat seminar internasional online yang diselenggarakan oleh BRSDM, Kamis (16/7/2020).

PUMMA yang ada di Bungus Sumatera Barat yang disampaikan oleh Dian Novianto saat seminar internasional online yang diselenggarakan oleh BRSDM, Kamis (16/7/2020) – Foto: Ranny Supusepa

Dan penggunaan PUMMA ini diintegrasikan dengan pelaksanaan Adat Mandiri, yaitu suatu aksi bersama dalam mendeteksi awal tsunami secara mandiri.

“Dalam pelaksanaannya PUMMA ini melingkupi beberapa aspek. Antara lain, partisipasi dan kesiapan masyarakat, koordinasi dan kerja sama, keberlanjutan, perencanaan spasial, infrastruktur mitigasi, kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal partisipasi, Dian menyebutkan perwujudannya adalah keterlibatan pengawasan langsung oleh masyarakat dan perawatan alat mitigasi bencana, yang dipasang oleh pemerintah.

“Sejauh ini, sudah ada lima PUMMA yang terpasang, yaitu di Sebesi Lampung, Pandeglang Banten, Pangandaran Jawa Barat, Sadeng Yogyakarta dan Bungus Sumatera Barat. Dan pada Agustus tahun ini, akan dilakukan pemasangan lagi di Mentawai Sumatera Barat, Sukabumi Jawa Barat dan Prigi Jawa Timur,” paparnya.

Selain pemasangan alat peringatan dini, juga dibangun beberapa infrastruktur yang berkaitan dengan evakuasi, berbasis pengkajian wilayah dan potensi kejadian tsunami.

“PUMMA ini diharapkan bisa menjadi penguatan sistem peringatan dini bencana di Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana tsunami,” ucapnya.

Berdasarkan pengamatan di Pangandaran, Dian menyebutkan ada tenggang waktu sekitar 30 menit dari peringatan dini dengan datangnya gelombang.

“Waktu inilah yang bisa dimanfaatkan untuk evakuasi mandiri melalui jalur evakuasi yang sudah dipersiapkan dan tentunya juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga bisa menghindari terjadinya korban jiwa,” tandasnya.

Peneliti LIPI -FIE, Irina Rafliana, MSi, menyampaikan bahwa berdasarkan kejadian tsunami pada waktu lalu, seharusnya bukan hanya pemerintah yang bersiap diri dengan kejadian tsunami tapi juga masyarakat.

Peneliti LIPI -FIE Irina Rafliana, M.Si saat seminar internasional online yang diselenggarakan oleh BRSDM, Kamis (16/7/2020) – Foto: Ranny Supusepa

“Tsunami merupakan kejadian yang bisa terjadi kapan saja dan sudah pernah terjadi di masa lalu sehingga masyarakat harusnya bisa belajar dari hal ini. Dan secara umum, melihat pada cerita masa lalu melalui berbagai cerita maupun lukisan ataupun benda sejarah lainnya, cerita tentang tsunami ini sudah disampaikan. Salah satu contohnya adalah legenda gua panggung,” kata Irina pada kesempatan yang sama.

Dengan penggabungan antara cerita di masyarakat ini dan penelitian ilmiah, diharapkan korban jiwa dan pemulihan wilayah dapat dilakukan secara cepat.

“Berdasarkan survei, ada 48,7 persen masyarakat yang menyatakan bahwa bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak terhindarkan dan 8,4 persen menganggap bahwa risiko bencana bisa diminimalisasi jika ada kewaspadaan dan persiapan. Sementara, 42,9 persen masyarakat menganut dua pemikiran tersebut,” urainya.

Kondisi inilah, yang menurut Irina harus menjadi tolak ukur dalam menyusun kebijakan untuk membangkitkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Peran serta media juga tidak boleh dihilangkan. Dimana media, harusnya tampil sebagai pihak yang mampu mengedukasi dan memberikan peringatan kepada masyarakat terkait potensi bencana dari wilayah yang ditempatinya dan dilakukan sebelum bencana terjadi. Jangan hanya tampil saat bencana terjadi dan hanya sibuk memanfaatkan momen bencana untuk meningkatkan ‘brand’ dari medianya saja,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya perubahan paradigma terkait persepsi risiko pada masyarakat secara keseluruhan dalam menghadapi potensi bencana,

“Menggabungkan kajian ilmiah, pengetahuan tentang gempa, tsunami dan pengalaman dari kejadian bencana dengan nilai-nilai tradisional dan partisipasi politik, harusnya dilakukan dalam mengintervensi potensi bencana ini sehingga Indonesia akan mampu menghadapi bencana yang mungkin terjadi,” pungkasnya.

Lihat juga...