Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Masih Sangat Rendah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdata di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baru 201.880 wajib pajak yang mengajukan fasilitas insentif perpajakan. Artinya, serapannya masih sangat rendah, kurang dari 10 persen.

“Ini yang terus menjadi perhatian kami. Padahal cara mengajukan fasilitasnya tidak sulit, semua bisa dilakukan secara online, dan keputusannya pun dilakukan secara online, termasuk juga pelaporannya,” ujar Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam Webinar bertajuk “Mendorong UMKM Memanfaatkan Insentif Pajak”, Senin (13/4/2020).

Suryo mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mendalami penyebab utama masih banyaknya UMKM yang sudah ber-NPWP namun belum memanfaatkan fasilitas insentif.

“Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses awal mendapatkan insentif sampai dengan mekanisme pelaporan realisasi insentif yang wajib dilakukan setiap bulannya,” tandas Suryo.

Selain itu, Suryo menyebutkan, bahwa seluruh saluran komunikasi sudah digunakan DJP untuk menjangkau pelaku UMKM agar memanfaatkan fasilitas insentif. Salah satunya dengan mengirimkan email blast kepada 2 juta wajib pajak UMKM.

“Kita kirim 2 jutaan email ecara serentak dan 90% sampai ke tujuan, sudah diterima,” imbuh Suryo.

Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak unit vertikal DJP juga sudah berjalan baik, dalam bentuk Business Development Services (BDS). Mereka juga menggandeng BUMN untuk sosialisasi kepada UMKM.

Suryo menegaskan akan terus melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi agar insentif bagi pelaku UMKM bisa dimanfaatkan dengan optimal. Dengan memanfaatkan insentif ini, pemerintah menanggung pajak pelaku UMKM.

“Sederhananya, pajak penghasilan (UMKM) dibayar oleh pemerintah. UMKM gratis bayar pajak sampai September dan mungkin akan kita perpanjang sampai Desember,” kata Suryo.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkokp UKM, Vitoria Simanungkalit mengutarakan, bahwa masalah yang kerap menghambat penyaluran insentif tersebut adalah penggunaan istilah.

“Ini kecil tapi sangat mendasar. Banyak UMKM kita itu tidak memahami makna insentif dan manfaatnya apa. Perlu kita gunakan istilah yang lebih sederhana, misalnya diskon atau promo pajak. Ini dapat membuat mereka lebih tertarik,” jelas Vitoria.

Kemudian, sambung Vitoria, semua pihak harus turut andil dalam menyosialisasikan fasilitas ini kepada UMKM, khususnya pemerintah daerah.

“Jadi DJP tidak bisa sendiri, libatkan juga Pemda. Karena jumlah UMKM kita ini sangat besar sampai 86 juta,” pungkas Vitoria.

Lihat juga...