Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan Perlu Diperhatikan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemerintah Desa (Pemdes) maupun kecamatan harus mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan sarana jalan umum di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Permohonan izin ini ditujukan kepada Gubernur NTT dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTT, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Sikka serta Bupati Sikka.

“Pemerintah desa harus mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada gubernur. Apabila melintasi dua desa maka harus ditandatangani oleh camat,” kata Benediktus Hery Siswadi, Kepala UPT KPH Kabupaten Sikka, Rabu (29/7/2020).

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka, Benediktus Hery Siswadi saat ditemui, Rabu (29/7/2020). Foto: Ebed de Rosary

Pengajuan izin ini sebut Hery, sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri LHK Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Disebutkannya, beberapa wilayah yang berada di dalam kawasan hutan sudah disetujui pembangunan fasilitas umumnya seperti sekolah, Poliklinik Desa (Polindes), Posyandu, sarana ibadah (kapela) dan jalan raya.

“Jalan di dalam kawasan hutan di Desa Persiapan Bura Bekor di Kecamatan Bola sudah disetujui izinnya. Jalan menuju Tanah Hikong sudah berproses cuma harus melintasi 2 Desa Runut dan Watudiran sehingga harus diajukan oleh camat,” ungkapnya.

UPT KPH Sikka, tambah Hery, sudah memberitahukan kepada Camat Waigete soal surat izin yang harus diperbaiki secepatnya dan dikirim kepada Gubernur NTT untuk diteruskan ke Kementerian LHK.

Sementara izin pembangunan jalan menuju Kampung Wairbukan dan Leng di dalam hutan lindung serta Kampung Iligai di dalam hutan produksi belum diajukan sama sekali.

“Harus dijelaskan mengenai kondisi wilayah di dalam kawasan hutan baik hutan lindung maupun produksi. Sejak berapa lama warga menetap di dalam kawasan, berapa jumlah rumah atau kepala keluarga dan lainnya,” sebutnya.

Setelah ada pengajuan sambung Hery, UPT KPH Sikka akan ditugaskan oleh Dinas LHK NTT untuk melakukan verifikasi lapangan. UPT KPH Sikka pun kata dia, akan mengecek berapa jumlah pohon yang ditebang sehingga harus ditanam kembali.

Camat Waigete Kabupaten Sikka, Even Edomeko, saat tatap muka antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sikka bersama Gubernur NTT mengaku, sudah menyampaikan keinginan membangun jalan di kawasan hutan lindung.

Even mengatakan, dirinya meminta izin soal pembangunan jalan menuju Kampung Wairbukan dan Tanah Hikong di Kecamatan Waigete sebab kewenangan kehutanan ada di provinsi dan bukan lagi di kabupaten.

“Karena kewenangannya ada di provinsi maka saya menyampaikan kepada gubernur NTT. Beliau sangat respon dan menyetujui adanya pembangunan jalan di dua kawasan ini,” ungkapnya.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam dialog tersebut hanya menyampaikan secara singkat terkait keinginan warga untuk membangun akses jalan menuju perkampungan di dalam kawasan hutan lindung.

“Aman, bisa buka jalan itu,” kata Viktor seraya meminta dinas terkait untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut.

Lihat juga...