Pemberkasan Perkara Korupsi Dana Desa di Bireuen Tuntas

Tersangka JAS, mantan kepala Desa Reusep Ara, Kecamatan Jangka, Bireuen, di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen – Foto Ant

BANDA ACEH – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Aceh sudah menuntaskan pemberkasan perkara dugaan korupsi dana desa bernilai Rp296 juta.

Sebelumnya, Kejari Bireuen menetapkan mantan Kepala Desa Reusep Ara, Kecamatan Jangka, Bireuen berinisial JAS (29), sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2018. Nilai korupsinya Rp296 juta. “Proses pemberkasan perkara sudah selesai. Begitu juga pemeriksaan ahli, sudah selesai,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bireuen, Wisdom, Senin (6/7/2020).

Sekarang ini, proses penanganan adalah penghitungan berapa besar kerugian negara. Termasuk menentukan, siapakah yang akan menghitung kerugian negara, apakah inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kalau bisa inspektorat, kami akan minta inspektorat menghitung kerugian negara. Tapi kalau tidak, kami akan minta BPK menghitungnya. Semua sudah selesai, tinggal penghitungan kerugian negara saja,” kata Wisdom.

Mengenai saksi, Wisdom mengatakan, saksi yang sudah dimintai keterangan lebih dari 23 orang. Termasuk seorang saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. “Jika kerugian negara sudah dihitung, maka kami langsung melimpahkan perkara dugaan korupsi dana desa ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh,” tandas Wisdom.

Wisdom mengatakan, saat ini dalam perkara tersebut baru satu orang tersangka berinisial JAS. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru, tergantung hasil pengembangan perkara. Penanganan kasus dugaan korupsi dana desa tersebut berawal dari informasi masyarakat. Tim intelijen kemudian melakukan pengumpulan data sejak akhir 2019. Sejak Januari 2020, penanganan kasus ditingkatkan ke penyelidikan. Setelah ditemukan alat bukti, maka kasus ditingkatkan ke penyidikan dan dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus.

Dari hasil penyelidikan ditemukan, tersangka menarik dana desa tidak sesuai dengan ketentuan. Tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, baik secara administrasi maupun fisik. “Untuk kegiatan fisik, tersangka JAS melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan ada kegiatan fisik fiktif, sehingga dugaan sementara kerugian negara mencapai Rp296 juta,” pungkas Wisdom. (Ant)

Lihat juga...