Pemerintah Putuskan ‘Decommisioning’ Tiga Platform Anjungan Migas

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Tindak lanjut pengalihfungsian platform anjungan yang sudah tidak terpakai, membutuhkan koordinasi dengan semua pihak. Baik peneliti, untuk menentukan peruntukan lanjutannya, hingga kementerian terkait dalam hal pembiayaan maupun pemegang aset, yaitu SKK Migas. Dan pemerintah siap untuk melakukan pembongkaran tiga anjungan pada tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenkomarvest, Purbaya Yudhi Sadhewa, menyatakan, kebijakan untuk membongkar fasilitas yang sudah tidak terpakai harus dilakukan mengingat keamanan.

“Pemerintah Indonesia sebagai pemilik aset bertanggung jawab untuk melakukannya dan harus menjadi perhatian penuh,” kata Purbaya dalam seminar internasional Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Rabu (15/7/2020).

Ia menyatakan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sudah menginstruksikan penghapusan kurang lebih 100 platform dan menciptakan roadmap baru.

“Dari hasil pembicaraan dengan berbagai pihak, saya sudah menerima informasi terkait pengguna teknologi dalam memanfaatkan platform yang tidak terpakai,” ujarnya.

Berdasarkan rapat koordinasi terakhir, Purbaya menyebutkan pilot project untuk kegiatan decommissioning anjungan migas lepas pantai pada 3 titik platform milik PT. PHKT yaitu Attaka-UA, Attaka-ED dan Attaka-I.

“Sebagai bentuk keseriusan kerjasama ini, Pemerintah Korea bersedia membantu pelaksanaan pilot project decommisioning platforms migas di Indonesia. Kerjasama ini tentunya disambut baik dengan mempercepat penyusunan masterplan, serta penyusunan detail scope of work pada masing-masing kementerian dan lembaga yang dimaksudkan untuk membagi detail item pekerjaan dan dukungan pembiayaan oleh masing-masing instansi,” ucapnya.

Peneliti Pusriskel, Anwar Rizal, menyatakan dasar penetapan decommisioning tiga platform tersebut adalah kajian yang dilakukan Pusriskel pada tahun 2017.

Peneliti Pusriskel Anwar Rizal saat seminar internasional Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Rabu (15/7/2020) – Foto: Ranny Supusepa

“Anjungan tersebut sebelumnya sudah diajukan oleh pihak Chevron Indonesia untuk dibongkar di tahun 2016. Akan tetapi terkendala akan status aset dan pembiayaan karena membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Anwar pada kesempatan yang sama.

Saat itu dilakukan koordinasi dengan SKK Migas dan diusulkan pemanfaatan platform untuk mendukung sektor kelautan dan Perikanan.

“Pusriskel pada saat itu bekerjasama dengan pihak Korea Maritime Ocean University (KMOU) untuk melakukan studi dan assessment pemanfaatan platform milik Chevron tersebut. Kami melakukan field study di KKPD Bontang yang menjadi lokasi calon penempatan rig to reef, meliputi survei bathimetri, survei pasut dan arus, survei karang dan ikan, survei kualitas perairan,” urainya.

Survei, menurutnya, hanya dilakukan di area KKPD Bontang, karena survei tidak bisa dilakukan di area lokasi platform yang diusulkan untuk dibongkar.

“Untuk area lainnya, harus survei lagi. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Pada tahun 2019, kembali dilakukan survei di Subang dan Indramayu yang merupakan wilayah kerja milik PHE ONWJ,” ungkap Anwar.

Rekomendasi pengalihfungsian platform yang sudah dipakai, harus berdasarkan karakteristik. Sehingga, kedepannya, Pusriskel berencana untuk melakukan assesment di seluruh offshore platform di Indonesia.

“Misalnya, untuk di utara Jawa karena kondisi lingkungan lautnya juga kurang mendukung untuk perikanan budidaya, kami tidak merekomendasikan untuk dijadikan rig to fish farm (R2F). Kami merekomendasikan Rig to Reef (R2R),” pungkasnya.

Lihat juga...