Pemprov Bali Wajibkan Sertifikasi Protokol Kesehatan Pelaku Pariwisata

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR – Pemprov Bali mewajibkan para pemilik penyedia sektor pariwisata memiliki sertifikasi yang di dalamnya mencakup penerapan standar protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, mengatakan, hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan normal baru dan rencana dibukanya kembali objek wisata pada 5 Juli mendatang.

Dijelaskan, program ini bekerja sama dengan asosiasi pariwisata PHRI, ASITA, ataupun PAWIBA untuk membentuk tim verifikator. Pihaknya juga telah membentuk tim verifikasi untuk terjun ke usaha pariwisata dan mengecek penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

“Jadi untuk assessment di hotel dan restoran pemerintah menggandeng PHRI, begitu juga untuk travel digandeng ASITA. Kita kolaborasi agar target Oktober ini semua usaha pariwisata di Bali sudah tersertifikasi,” ujarnya saat ditemui dalam memantau jalannya verifikasi penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di Griya Royal Santrian Resort, Tanjung Benoa, Badung, Jumat (3/7/2020).

Ditambahkan, untuk proses assessment sendiri, sudah ditetapkan berbagai indikator yang sesuai dengan standar CHS (Cleanliness, Health, Safety) yang ditetapkan oleh WHO. Jadi protokol kedatangan, pelayanan serta kebersihan tempat usaha harus memenuhi semua indikator ini.

Putu Astawa menegaskan tujuan dari sertifikasi ini agar sektor pariwisata tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19.

“Kami ingin meminimalisir kemungkinan karyawan maupun pengunjung terinfeksi virus ini,” tambahnya.

Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa menjadi modal kepercayaan bagi wisatawan maupun travel agent di luar negeri bahwa Bali benar-benar siap dan sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan wisatawan.

Untuk tim verifikator atau assessor sendiri, Kadis Astawa mengaku sudah dilakukan pelatihan terlebih dahulu, baik dari tim  Dinas Kesehatan maupun Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Provinsi Bali.

“Kami mempersiapkan SDM-SDM kami dengan sungguh-sungguh agar bisa memverifikasi dengan tepat sasaran. Karena tim verifikator selain mengecek ke lapangan juga bertugas untuk memberikan pemahaman kepada pegawai usaha pariwisata agar benar-benar memahami masalah protokol kesehatan dan pencegahan tersebut,” jelasnya.

Teknis assessment sendiri pihaknya mengaku juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Ia mengaku untuk resort dan hotel bintang lima diverifikasi oleh tim provinsi, sementara untuk homestay, hotel bintang 3 dan DTW diverifikasi oleh tim kabupaten/kota.

Menurutnya, hal ini diperlukan pemahaman bersama sebelumnya dari semua tim, sehingga sudah dilakukan TOT sebelumnya.

Sementara untuk sertifikat sendiri nanti bisa diunduh di website dispardaprovbali.go.id setelah dinyatakan lulus oleh tim verifikator.

“Bagi mereka yang sudah mengantongi sertifikat ini bisa dijadikan modal untuk menggaet wisatawan dan travel agent di luar negeri serta bisa membangun kepercayaan maupun confident dalam mengelola usaha pariwisatanya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan, ini langkah yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata Prov Bali untuk memulihkan pariwisata pasca Covid-19.

“Kami menambahkan contactless ke dalam indikator kami. Jadi wisatawan dan karyawan meminimalisir kontak fisik  salah satu caranya adalah cashless,” imbuhnya.

Ia berharap melalui sektor pariwisata yang sehat Bali bisa bangkit kembali, serta jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 melalui transmisi lokal bisa berkurang.

Lihat juga...