Pendaftaran Cakada di Pilkada Sultra Tidak Boleh Dengan Arakan Massa

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir, saat ditemui di ruang kerjanya – Foto Ant

KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melarang adanya arak-arakan atau rombongan (massa) dalam jumlah banyak, dalam proses pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada).

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan, kegiatan dalam proses pencalonan, baik itu pendaftaran, penelitian terhadap syarat calon, penelitian terhadap perbaikan, perbaikan syarat bahkan penetapan calon, kemudian nomor urut, sepenuhnya menggunakan protokol COVID-19. “Misalnya pada saat mendaftar, itu kan tidak lagi menggunakan arak-arakan rombongan dalam jumlah yang besar. Jumlahnya terbatas, baik itu dari pasangan calon, kami sendiri sebagai penyelenggara maupun Bawaslu,” kata Natsir, di Kendari, Rabu (8/7/2020).

Natsir menyebut, semua proses interaksi harus dipastikan selalu menggunakan protokol COVID-19. “Misalnya sejak dia (Cakada yang mendaftar) datang, sudah harus mencuci tangan kemudian, dia diukur suhu badannya dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh,” tuturnya.

Kemudian, selama mereka beraktivitas di kantor KPU dalam rangka pendaftaran itu bisa diwakili oleh LO atau atau pasangan calon sendiri. “Mengisi buku registrasi kemudian menunggu, kemudian menyerahkan berkas-berkasnya juga harus dipastikan, selalu sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19,” tambahnya.

Mengenai agenda kampanye, Natsir menyebut, dalam melakukan kampanye juga tidak boleh melibatkan banyak orang atau berkumpul dengan jumlah massa yang mencapai hingga ribuan. Ada beberapa metode yang akan dibelakukan dalam kegiatan kampanye. “Metode kampanye ada beberapa. Ada metode kampanye pertemuan terbatas. Di dalam ruang kemudian protokol kesehatan di dalam. Pengaturan duduk itu dia harus berjarak satu meter. Kemudian juga aktivitas di dalam itu bisa dilakukan penyebaran bahan kampanye dan jumlahnya tidak kayak dulu lagi ribuan,” ujar Natsir.

Selanjutnya tatap muka blusukan tetap diperbolehkan. Kemudian pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh KPU akan dipasang oleh setiap pasangan calon, di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Kemudian, penyebaran bahan kampanye bisa dilakukan dalam bentuk leaflet. Kemudian debat masih bisa dilakukan di studio langsung, baik di LPP lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta.

“Tidak dilakukan lagi model kaya dulu kita mengambil aula hotel (kemudian) dihadiri oleh para pendukung, duduk berdempet dempetan tidak akan seperti itu lagi. Ini tidak menghadirkan lagi semacam kayak dulu. Jadi kita pancarkan luaskan melalui siaran tunda maupun siaran langsung,” ujarnya.

Untuk kampanye rapat umum, tidak boleh dilaksanakan. Tetapi menggunakan metode daring (online) atau video conference. Sehingga tidak membuat orang datang berhimpit-himpitan di lapangan. Jika orang-orang berkumpul, maka rawan terjadi penyebaran COVID-19. Menurut Natsir, semua itu sudah diatur dalam Peraturan KPU RI No.6/2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutkan, dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19). (Ant)

Lihat juga...