Peneliti: Indonesia Siap Masuki Era Nuklir

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Ketersediaan sumber daya bahan bakar, kesiapan regulasi dan keinginan masyarakat, seharusnya sudah bisa menjadi dorongan besar untuk pemerintah Indonesia menggunakan nuklir sebagai penyedia energi bersih. Selain itu, target penurunan tingkat emisi pun bisa dicapai. Tapi faktanya, hingga kini nuklir sebagai sumber energi bersih belum terlaksana.

Peneliti Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot S Wisnubroto, menyatakan dengan membandingkan target jumlah penduduk dan target PDB per kapita di 2025 dengan cadangan sumber energi, yang meliputi cadangan minyak, batu bara dan gas terlihat kebutuhan akan energi yang berasal dari nuklir menjadi suatu keharusan.

Peneliti Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot S Wisnubroto, pada acara webinar beberapa waktu lalu. –Dok: CDN

“Secara regulasi, Indonesia sudah siap. Tapi biasanya terhadang oleh PP 79 tahun 2014, yang menyatakan, bahwa energi nuklir merupakan pilihan terakhir. Padahal, banyak orang yang mengatakan, bahwa cadangan energi menipis dan energi nuklir menjadi alternatif untuk penyediaan energi,” kata Djarot saat dihubungi, Kamis (30/7/2020).

Fakta ketersediaan energi Indonesia, lanjutnya, secara angka menunjukkan pada 2019, penggunaan EBT baru mencapai 12,36 persen. Sehingga jika diperhitungkan, kemungkinan besar target 23 persen pada 2025 tidak akan tercapai.

“Beberapa tantangan yang menyebabkan PLTN terhadang adalah stigma negatif pada nuklir, potensi gempa yang ada di Indonesia, investasinya yang berdasarkan studi di Bangka Belitung sekitar 3 kali dari pembiayaan untuk PLTU, dan pernyataan, bahwa harga listriknya akan lebih mahal jika dibandingkan harga listrik dari sumber daya batu bara,” urai Djarot.

Untuk menjawabnya, ia menyatakan BATAN sudah melakukan beberapa studi kelayakan pada beberapa daerah di Indonesia, untuk memastikan wilayah mana yang memungkinkan untuk membangun PLTN secara aman.

“Dari data tersebut, kita bisa melihat walaupun Indonesia termasuk wilayah dengan potensi gempa tinggi, tapi tetap ada daerah yang memiliki potensi gempa yang rendah. Bukan tidak ada ya, tapi rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Yaitu, di Kalimantan dan Bangka Belitung,” paparnya.

Data juga akan menjawab, stigma negatif terkait potensi kematian maupun isu harga mahal dari pengembangan nuklir sebagai penyedia listrik.

“Untuk sumber daya manusia, Indonesia sudah banyak memiliki para ahli lulusan pendidikan tinggi dalam negeri, yang memiliki kompetensi untuk menjalankan pembangunan maupun pengoperasian PLTN, yang pastinya memiliki standar keselamatan yang tinggi,” paparnya lebih lanjut.

Dari segi ketersediaan bahan baku Uranium sebagai bahan bakar reaktor nuklir, dinyatakan Djarot Indonesia memiliki potensi Uranium sebesar 81,1 ribu ton yang tersebar di Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat dan potensi Thorium sebanyak 3-4 kali dari Uranium.

“Tapi, ini baru potensi. Masih membutuhkan eksplorasi dan diukur lagi. Tapi, karena belum ada peraturan perundangan tentang eksploitasi bahan nuklir secara komersial, maka investor belum dapat masuk. Dan, yang perlu diingat juga adalah Uranium bukan bahan bakar habis pakai, sehingga jika diperbolehkan, maka bisa didaur ulang dari sisa bahan uranium impor. Sementara untuk Thorium, masih membutuhkan 30 tahun lagi untuk bisa dimanfaatkan secara komersial,” ujarnya.

Dengan dibukanya peluang penggunaan nuklir sebagai sumber energi, Indonesia juga akan bisa memenuhi komitmen dalam penurunan emisi sebesar 29 persen, dan 41 persen jika mendapatkan bantuan dari internasional pada 2030.

“Jadi dengan melihat uraian yang ada, terlihat Indonesia siap untuk masuk ke era nuklir sebagai penyedia energi yang bersih. Walaupun sebagian masyarakat sudah mendukung, tapi yang dibutuhkan adalah komitmen secara nasional untuk menjadikan nuklir sebagai pilihan untuk mengejar target 25 persen di 2030. Yang tentu saja harus dibarengi dengan sosialisasi yang kontinyu,” pungkasnya.

Lihat juga...