Penerapan PPN Petani Cengkih di Sulut Diharapkan Ditangguhkan

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey – Foto Ant

MANADO – Pemerintah diharapkan menangguhkan upaya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bagi petani cengkih di Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menyebut, pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan memberatkan petani. Dan hal itu telah disampaikan, ketika menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa hari lalu. “Penangguhan PPN ini sebagai solusi terbaik bagi kesejahteraan petani di Sulut,” sebut Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, di Manado, Minggu (5/7/2020).

Ada beberapa alasan sehingga pengenaan PPN dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE24/PJ/2014 tersebut harus ditangguhkan. Salah satunya, Olly menyebut, beberapa waktu lalu Pemprov Sulut kedatangan masyarakat petani cengkih, kelapa dan petani, yang tergabung dalam forum asosiasi petani kelapa dan komoditas pertanian Sulut.

Dalam pertemuan itu petani menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada, terkait pengenaan PPN yang dinilai dapat menyusahkan petani. “Pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak membantu petani, malah membuat kelesuan ekonomi kerakyatan di Sulut,” tandasnya.

Olly mengatakan, Pemprov Sulut sangat memahami keluhan tersebut, karena sebagian besar hasil komoditas pertanian Sulut berasal dari masyarakat petani. Mereka yang mengolah lahan pertanian milik sendiri, bukan lahan milik perkebunan besar. Sebagian besar petani di Sulut sangat menggantungkan kehidupannya pada komoditas pertanian dan perkebunan.

Olly menambahkan, sebelum menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Olly telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020, terkait permohonan penangguhan keputusan MA terkait pengenaan PPN komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan. Serta permohonan untuk mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak tentang pelaksanaan Putusan MA RI. (Ant)

Lihat juga...