Penggunaan Kontrasepsi Selama Pandemi Covid-19 Mengalami Penurunan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Tren penggunaan kontrasepsi selama pandemi covid-19, menunjukkan penurunan. Secara nasional, diperkirakan ada penurunan hingga 47 persen. Kondisi ini, dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan kelahiran pada masa mendatang.

“Pemerintah terus berkomitmen, untuk menggencarkan kembali program KB, dalam upaya menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia tumbuh seimbang. Namun, selama pandemi, kita melihat penurunan partisipasi KB cukup besar. Secara nasional, diperkirakan akan terjadi peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan sampai 15 persen pada 2021,” papar Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Martin Suanta, di Semarang, Jumat (3/7/2020).

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Martin Suanta, memaparkan meski dalam kondisi pandemi, namun pelayanan KB tetap berjalan. Dengan menerapkan protokol kesehatan hingga penggunaan APD bagi nakes, saat ditemui di Semarang, Jumat (3/7/2020). Foto: Arixc Ardana

Di Jateng, tren penurunan tersebut juga terjadi. Dari 367.997 pelayanan KB pada Januari 2020, menjadi 336.432 di Mei 2020. Peserta KB Baru yang berhasil dilayani pada kurun waktu tersebut, juga mengalami penurunan dari 45.146 di bulan Januari menjadi 39.714 pada Mei 2020.

“Pada awal-awal pandemi, pelayanan KB hingga penyuluhan melalui tatap muka, juga tidak dapat dilakukan. Masyarakat khawatir untuk mengunjungi puskesmas, bidan maupun klinik KB. Di samping itu, banyak bidan dan klinik KB yang tidak beroperasi di masa pandemi ini. Untuk itu kita lakukan terobosan-terobosan,” lanjutnya.

Salah satunya, dengan dukungan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang melayani KB terus digencarkan untuk mengatasi hal tersebut.

“Meski dalam kondisi pandemi, namun pelayanan KB kita minta agar tetap berjalan. Namun kami juga tetap memperhatikan standar operasional prosedur (SOP), salah satunya dengan mendorong penggunaan APD,” tandasnya.

Terlebih dengan adanya program pelayanan sejuta akseptor di seluruh Indonesia, pihaknya berharap dengan penerapan protokol kesehatan, termasuk penggunaan APD bagi nakes dalam pelayanan KB, dapat ikut mensukseskan program tersebut.

“Pada 2020 ini, kita menargetkan dapat melayani sebanyak 147.654 akseptor. Kita harapkan dengan penerapan protokol kesehatan ini, kebutuhan ber-KB masyarakat dapat terpenuhi dan putus pakai kontrasepsi akibat covid-19 dapat diatasi,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DisdaldukKB) Semarang, Gurun Risyadmoko. Dipaparkan, selama pandemi covid-19, pihaknya tetap membuka layanan KB. Tidak hanya di Kantor DisdaldukKB Kota Semarang, , namun juga dilakukan di puskesmas-puskesmas yang melayani program KB.

“Kemungkinan kelonjakan jumlah penduduk, akibat putus pakai alat kontrasepsi bisa terjadi, di tengah pandemi covid-19. Untuk antisipasi itu kami tetap membuka program KB agar masyarakat tetap dapat ber-KB,” paparnya.

Gurun menuturkan bahwa dalam melakukan layanan KB, memerlukan tindakan medis yang kontak langsung antara akseptor dengan tenaga medis. Seperti pemasangan intra uterine device (IUD), tubeksomi, KB suntik, KB implan, vasektomi dan lainnya.

“Untuk itu, kita terapkan protokol kesehatan dan membekali tenaga medis menggunakan APD. Para akseptor yang hendak KB pun tidak perlu takut terinfeksi covid-19,” tandas Gurun.

Namun meski demikian, bagi masyarakat yang akan ber-KB yang memerlukan tindakan medis secara kontak langsung, disyaratkan dalam kondisi sehat.

“Syaratnya sehat, tidak demam, panas atau sakit lainnya. Hal ini juga untuk menjaga keselamatan dari tenaga medis yang melakukan layanan program KB,” pungkasnya.

Lihat juga...