Permohonan Perlindungan Korban TPPO Setiap Tahun Naik

Ilustrasi. Anak-anak korban kasus prostitusi atau eksploitasi seksual anak di bawah umur saat jumpa pers di Mapolres Jakarta Utara, Senin (10/2/2020) – Foto Ant

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut, angka permohonan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tren tersebut terjadi sejak 2015 hingga 2020 ini. “Berdasarkan catatan LPSK, angka permohonan perlindungan korban TPPO setiap tahunnya menunjukkan tren kenaikan jumlahnya,” ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, dalam sesi jumpa pers memperingati Hari Antiperdagangan Orang Sedunia, yang digelar secara daring, Kamis (30/7/2020).

Edwin menyebut, di 2015 terdapat 46 permohonan perlindungan korban TPPO. Angka tersebut meningkat menjadi 117 permohonan di 2017, kemudian menjadi 176 permohonan di 2019. Dan di 2020 ini, hingga akhir Juni terdapat 120 permohonan perlindungan korban TPPO. “Total 704 korban TPPO yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK sejak 2015 hingga Juni 2020,” tandasnya.

Sebagian besar, korban berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 438 orang, Sedangkan untuk laki-laki ada 266 orang. Di antara jumlah tersebut, tercatat ada 147 anak, sebanyak 126 di antaranya berjenis kelamin perempuan. “Bila dilihat domisili korban TPPO, Provinsi Jawa Barat di posisi teratas dengan angka 28,98 persen, diikuti DKI Jakarta 14, 77 persen, dan NTT 8,24 persen,” rinci Edwin.

Dalam kesempatan itu, LPSK juga menyinggung mengenai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Wakil Ketua LPSK, Livia Iskandar menyebut, jumlah PMI berdasarkan permohonan perlindungan yang masuk dari 2016 hingga Juni 2020 ada sebanyak 288 korban. Dengan perincian, 153 korban perempuan dan sisanya pria. Sementara korban anak perempuan sebanyak delapan orang dan dua anak laki-laki.

LPSK mencatat, kawasan Timur Tengah masih menjadi wilayah yang banyak dituju oleh para PMI, dan sebagian besar menuju ke Arab Saudi. Sebagian korban TPPO juga dikirim ke negara konflik seperti, Sudan dan Suriah. “Para korban perbudakan modern ini umumnya mengalami kontrak kerja yang tidak jelas, upah yang tidak dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Livia.

Perlakuan tidak manusiawi yang dapat merendahkan martabat manusia, terus dialami para PMI. Peristiwa pelarungan dan perlakuan tidak manusiawi ABK WNI di kapal berbendera Tiongkoka pada bulan Mei lalu, misalnya, merupakan satu di antara banyak kasus yang dialami PMI. Mereka disebutnya, sangat membutuhkan perlindungan dari negara.

Padahal, berdasarkan data dari Kantor Bank Dunia di Indonesia, di 2016 setidaknya PMI telah menghasilkan devisa sebesar Rp118 triliun dalam bentuk remitansi. “Hal ini menegaskan besarnya kontribusi PMI sebagai penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas,” ucapnya.

Livia menyebut, laporan pemerintah Amerika Serikat mengenai kondisi penanganan TPPO di berbagai negara termasuk di Indonesia menyebut, Indonesia mengalami stagnasi sejak 2013. Dan sampai dengan 2020 masih menempati posisi tertinggu ke-2. Atau tidak mengalami kenaikan selama tujuh tahun terakhir.

Pemerintah Indonesia saat ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal itu mempertimbangkan penilaian, aspek penuntutan dan penjatuhan hukuman yang mengalami penurunan. Kemudian faktor penghentian kasus, keterlibatan aparat yang tidak diproses secara hukum, dan pengurangan anggaran untuk perlindungan korban.

Dengan kondisi tersebut, LPSK menyampaikan rekomendasi dan meminta Polri serta Kejaksaan Agung, secara terencana dan terukur mengembangkan kapasitas petugasnya dalam penanganan perkara TPPO. Kemudian meningkatkan integritas petugas dalam pelaksanaan tugasnya, agar tidak terkesan tebang pilih dan pilih kasih dalam penegakan hukum.

Pemerintah juga diminta memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi perlindungan dan pemenuhan hak para saksi dan korban. Para korban yang mengalami tindak kekerasan dan dapat mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis. Sehingga memerlukan perawatan dalam jangka panjang. (Ant)

Lihat juga...