Perpres 72/2020 Akselerasi Belanja Penanganan Covid-19

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, beberapa waktu lalu, di Jakarta. -Dok: CDN

JAKARTA – Rendahnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan di berbagai sektor, sempat membuat Presiden Jokowi, berang. Merespons hal itu, pemerintah kini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 untuk mengakselerasi serapan belanja penanganan pandemi.

Ketentuan khusus yang diatur terkait Program PEN adalah pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan (Menkeu), untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran.

“Perpres 72/2020 ini berlaku sejak diundangkan pada 25 Juni 2020. Namun, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres 54/2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan,” ujar Menkeu, Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Selain mengenai akselerasi, dalam Perpres 72/2020 juga diatur, bahwa outlook defisit APBN tahun ini akan melebar dan diperkirakan mencapai 6,34 persen. Karena pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp60,9 triliun dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun, antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

“Dengan kondisi ini, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah merevisi Perpres No 54/2020,” tukas Menkeu.

Ada pun pokok-pokok perubahan norma pada Perpres 72/2020 dari Perpres 54/2020 adalah sebagai berikut;

  1. Perubahan Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Untuk menyesuaikan postur APBN yang baru sehingga besaran angka pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran sesuai outlook APBN.

  1. Perubahan Pasal 3

Mengubah norma penentuan lampiran, dari sebelumnya 1 lampiran menjadi 7 lampiran.

  1. Perubahan Pasal 4

Pendelegasian kewenangan kepada Menkeu untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta pembiayaan anggaran.

  1. Perubahan Pasal 8

Pendelegasian kewenangan kepada Menkeu dalam hal pergeseran dan penggunaan pembiayaan anggaran.

  1. Penambahan Pasal 8A

Perlunya payung hukum pengaturan pemindahan dari pembiayaan anggaran ke belanja modal dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, maka diperlukan regulasi yang cukup untuk melakukan penyesuaian tersebut.

  1. Penambahan Pasal 11A

Penegasan, bahwa peraturan turunan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Lihat juga...