Perusahaan di Jabar Kesulitan Menggelar TES COVID-19

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rahmat Taufik Garsadi – Foto Ant

BANDUNG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, sejumlah perusahaan atau industri di daerahnya  kesulitan melakukan tes COVID-19, seperti tes usap secara acak kepada 10 persen pekerjanya.

Mereka kesulitan mendapatkan peralatan untuk melakukan tes COVID-19. “Memang terkait dengan surat edaran Pak Gubernur Jabar untuk melakukan tes terhadap 10 persen karyawan, laporan dari Apindo, katanya berat sekali. Pertama, kondisi keuangan perusahaan cukup berat karena dampak COVID-19 ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, di Gedung Sate Bandung, Kamis (9/7/2020).

Selain karena keterbatasan alat, para pengusaha juga menyampaikan keberatan terkait surat edaran untuk melakukan tes usap kepada 10 persen karyawan, karena harga alat tes yang cukup mahal. “Dan yang kedua, memang pada saat ada anggaran, dapat barangnya susah,” katanya.

Akan tetapi, kalangan pengusaha tetap berusaha melakukan tes usap COVID-19, supaya proses produksi di industri tetap berjalan di tengah pandemi. Para pengusaha disebutnya, telah meminta bantuan pemerintah untuk bisa menyiapkan alat PCR untuk tes usap tersebut. Dan mengenai harganya, mengingat ada ribuan pekerja di setiap industri, maka hal ini dianggap masih memberatkan.

Disnakertrans Jabar disebutnya, sudah mengeluarkan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan di Provinsi Jabar. Di dalam protokol tersebut, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja, diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannya. “Dan salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan kerja,” kata dia.

Pimpinan perusahaan diwajibkan menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, menginstruksikan kepada pekerja untuk cuci tangan. Membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang serta mengecek suhu tubuh pekerja sebelum masuk ke dalam pabrik.

Agar pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, maka Disnakertrans Jabar akan melaksanakan pengawasan, serta pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. (Ant)

Lihat juga...