Polemik Pancasila

OLEH NOOR JOHAN NUH

Noor Johan Nuh (Foto: Istimewa)

SEJAK dikeluarkan Keppres No. 24 Tahun 2016, mengenai penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila sekaligus menetapkan tanggal tersebut menjadi hari libur nasional, seharusnya perdebatan tentang hari lahir Pancasila sudah selesai.

Namun perdebatan mencuat kembali setelah sebagian masyarakat menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Penolakan dengan alasan, pertama,  tidak dimasukannya Tap. MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan penyebaran ideologi Marxisme, Komunisme, Leninisme, sebagai konsideran dalam RUU HIP. Dan kedua, pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila disebut Trisila, dan terkristalisasi dalam Ekasila.

Penolakan RUU HIP dibarengi dengan mempersoalkan kembali hari lahirnya Pancasila.  Satu kelompok menganggap hari lahirnya tanggal 18 Agustus 1945, kelompok lain 22 Juni 1945, yang oleh Yamin disebut Piagam Jakarta.

Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat di awal sidang menanyakan, “Sebentar lagi kita merdeka. Apakah philosophiche groundslag Indonesia merdeka nanti?”

Radjiman tidak menanyakan tentang ideologi atau dasar negara, tapi  dia bertanya philosophiche groundslag atau landasan falsafah bangsa.

Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan, “… Alangkah benar perkataan  Soekitman Wirjosandjojo, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan faham, mencari persatuan philosophiche groundslag ….”                                       

Jadi, yang diminta ketua BPUPKI dalam masa sidang itu adalah pidato tentang landasan falsafah bangsa untuk Indonesia merdeka.

Mencari persatuan landasan falsafah bangsa yang merupakan kesepakatan bersama, menjadi titik temu dari semua aliran politik dalam negara yang akan didirikan.

Bung Karno adalah pembicara terakhir dalam sidang BPUPKI  tanggal 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 asas untuk dijadikan landasan falsafah bangsa, yang atas usul seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila.

Selanjutnya dibentuk panitia sembilan untuk merumuskan landasan falsafah bangsa berdasarkan dari pidato itu.  Panitia sembilan adalah  Bung Karno sebagai ketua, Hatta, Yamin, Maramis, Subardjo, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abikusno. Hasil rumusan panitia sembilan pada 22 Juni 1945 ini dikenal dengan Piagam Jakarta.

Dalam memoir  Mohammad Hatta dikatakan bahwa seharusnya teks Proklamasi adalah hasil dari Piagam Jakarta yang akan dibahas dalam sidang PPKI 16 Agustus 1945 yaitu, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Akan tetapi setelah Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari Rengasdengklok sehabis diculik oleh kelompok pemuda pimpinan Wikana, mereka berkumpul di rumah Maeda, namun tidak ada yang membawa teks Piagam Jakarta hingga dibuat naskah Proklamasi seperti yang kita kenal sekarang. (Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan seterusnya).

Kemudian teks  Piagam Jakarta disepakati sebagai pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi Republik Indonesia dalam sidang PPKI yang diketuai oleh Bung Karno, pada 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang berlaku sekarang masuk pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama.

Seperti ditulis di awal, perdebatan hari lahir Pancasila mencuat kembali serentak dengan penolakan RUU HIP. Belum usai perdebatan itu, dalam satu media online, peneliti senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RM AB Kusuma, menyebut “Pancasila final pada 5 Juli 1959.” Tentu bisa ditafsirkan bahwa sebelumnya Pancasila belum final.

Pernyataan dari seorang pakar hukum tata negara yang menulis buku “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” tentu memiliki bobot argumen yang kuat, namun akan menimbulkan polemik baru.  Dengan pernyataan itu, maka ada empat pendapat lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945, dan 5 Juli 1959.

Di tengah pandemi Covid-19 tak berujung ini, berdampak berbagai indikator ekonomi merosot tajam, sampai-sampai Presiden Jokowi menyebut “Ngeri” jika kuartal ketiga dan keempat terus mengalami kontraksi negatif, sangat berpotensi kita mengalami resesi ekonomi — sudah sepatutnya semua komponen bangsa berhenti berpolemik hal-hal yang remeh-temeh, dan mari kita bersatu padu menumpas pandemi Covid-19. ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...