Riset Bawah Air Membuka Pemahaman Sejarah Maritim Indonesia

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Sebagai negara kepulauan terbesar dan memiliki lokasi strategis, Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa terkait pelayaran. Dan, pada saat terjadi gangguan pada perjalanan pelayaran ini, maka yang tertinggal saat ini adalah peninggalan yang bersejarah berupa kapal karam dan BMKT, yang bisa dikembangkan menjadi objek penelitian maupun objek wisata.

Kini, tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa menjaga, memanfaatkan dan mengembangkannya menjadi suatu kebermanfaatan yang berkelanjutan.

Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Si, M.Si., menyatakan penelitian dan riset terkait sumber daya bawah air, yang dalam hal ini berkaitan dengan riset arkeologi maritim, akan membuka pemahaman tentang sejarah maritim Indonesia yang panjang, sekaligus dalam membentuk identitas budaya bangsa.

“Laut menyimpan berbagai potensi, termasuk apa yang ada di bawah air yang harus dilindungi dan dikelola, supaya bermanfaat secara berkesinambungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” kata Rudi, saat seminar online LRSDKP, Rabu (29/7/2020).

Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Si., M.Si., saat seminar online LRSDKP, Rabu (29/7/2020). –Foto: Ranny Supusepa

Kegiatan penelitian dan riset, lanjutnya, sudah dilakukan sejak 2006 dan masih terus dilakukan.

“Riset arkeologi maritim ini, ditujukan untuk memperkuat kebijakan terkait kawasan konservasi maritim dan rencana zonasi, wisata bahari berkelanjutan, pengelolaan BMKT serta penguatan sejarah dan budaya maritim,” urainya.

Dengan cara berfokus pada tiga riset kajian, yaitu kondisi situs dan lingkungan perairan untuk assesment nilai signifikasi bagi pelestarian, ancaman terhadap situs yang berasal dari alam maupun manusia dan assesment untuk pengembangan Marine Heritage Tourism dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini, tercatat sudah teridentifikasi 30 titik lokasi situs arkeologi maritim, yaitu pada area Teluk Mandeh, Selayar, Bangka Barat, Natuna Halmahera Utara – Morotai, Raja Ampat, Natuna – Babel, Rembang, Bengkalis, Karawang dan terakhir tahun 2020 di Kepulauan Seribu,” urainya.

Proses hilirisasi dari riset yang sudah dilakukan, lanjutnya, akan bisa ditindaklanjuti oleh kegiatan teknis oleh Dirjen Teknis KKP, maupun penetapan kebijakan.

“Harapannya, hasil riset ini bisa menjadi scientific judgement untuk pengambilan kebijakan dan rencana aksi bagi semua pemegang keputusan dari lintas sektor. Serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tandasnya.

Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Miftahul Huda, M.Si., saat seminar online LRSDKP, Rabu (29/7/2020). –Foto: Ranny Supusepa

Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Miftahul Huda, M.Si., menyatakan pendayagunaan semua ruang laut dan sumber daya kelautan harus dilakukan sesuai aturan atau skema yang ada, sesuai UU No. 32 tahun 2019 dan beberapa aturan pendukung.

“Untuk pemanfaatan ini, tentunya ditujukan bagi kesejahteraan semua masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan dari situs maupun semua benda yang berasal dari situs tersebut. Sehingga membutuhkan pendekatan riset dalam menyusun kebijakan pemanfaatannya,” kata Huda, dalam kesempatan yang sama.

Walaupun ada moratorium, sempat dilakukan dalam kurun waktu 3-4 tahun belakangan ini, karena adanya nilai budaya yang menyebabkan adanya pembicaraan lintas kementerian, tapi perumusan kebijakan tetap akan dilakukan.

“Penetapannya bisa untuk konservasi atau untuk lokasi wisata bahari. Seperti di Mandeh, di mana bukan hanya BMKT saja yang dikelola, tapi juga menggunakan kapal perang yang karam sebagai objek wisata bahari,” urainya.

Ia menegaskan, bahwa kerja sama pemanfaatan terbuka untuk siapa saja, selama memang memiliki kebermanfaatan bagi negara maupun untuk masyarakat sekitar.

“Jadi, yang kita lakukan adalah melakukan pengembangan situs, sekaligus membuka peluang pengembangan potensi yang ada di daratannya. Misalnya, ada pertunjukan budaya oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sehingga, ada manfaat yang berlangsung secara bagi semua pihak tanpa merusak situs yang ada.

“Karena itu, kita mengadakan program-program seperti Sentra  Ekonomi Garam Rakyat, Desa Wisata Bahari, Desa Pangan Laut, Rekonstruksi Desa dan Kawasan Pesisir dan Gerakan Sadar Tata Kelola Bangunan dan Instalasi di Laut dan Rig to Reef, yang menyasar sekitar 1.000 wilayah pesisir,” papar Huda.

Dan, untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian, lanjutnya, pemerintah sudah menyediakan Marine Heritage Gallery, kerjasama dengan google art, kerja sama dengan UNESCO, kerja sama dengan perguruan tinggi dan pembuatan buku dengan bekerja sama dengan Kemendikbud.

“Dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, maka peninggalan sejarah, baik BMKT maupun kapal karam ini akan menjadi sumber pemanfaatan dalam bidang sosial budaya, lingkungan maupun ekonomi, yang tentunya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...