RUU HIP/PIP Tuai Penolakan Berbagai Kalangan di Bekasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP), tetap mendapat protes dari sejumlah kalangan di Bekasi Raya, Jawa Barat. Deklarasi penolakan kali ini, diinisiasi oleh Persatuan Pondok Pesantren Indonesia didirikan oleh pahlawan Bekasi, KH Noer Alie bersama At Taqwa dan beberapa Ormas di Bekasi Raya, bertempat di wilayah Babelan Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), KH Prof. Didin Hafidhuddin, hadir dan langsung didaulat untuk membacakan pernyataan sikap berisikan empat poin penolakan RUU HIP.

Usai membacakan deklarasi penolakan RUU HIP/PIP, Prof. Didin meminta kepada wakil rakyat baik di DPD, DPR dan MPR RI dapat mendengar suara ulama yang menolak RUU HIP/PIP tersebut.

“Pesan kami bagi teman-teman yang hari ini diberikan amanah sebagai wakil rakyat di pusat atau pun di instansi eksekutif agar mendengarkan jeritan hati para ulama, masyarakat Indonesia yang hari ini sangat menentang dan menolak RUU HIP/PIP ini,” lanjut Prof. Didin.

Dia berharap semua petinggi negeri yang mendapat amanah agar memusatkan pikiran memanfaatkan jabatannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran untuk menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai persatuan mengarah kepada ‘baldatun thoyyibatun warobbun ghofur’.

“Amanah akan ada pertanggungjawaban. Jangan sampai pejabat negara menyesal di hadapan Allah SWT karena tidak bersikap atau justru malah mendukung RUU yang hari ini sangat ditolak oleh semua lapisan masyarakat,” tukasnya.

Ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI dan Ketua Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Korda Bekasi Raya, Ustaz Ismail Ibrahim, menyatakan pihaknya masih mendalami alasan diubahnya RUU HIP menjadi PIP, tapi isinya sama saja.

“Kami menolak, baik yang HIP maupun PIP. Selanjutnya mendesak seluruh perwakilan rakyat di DPR RI dan pemerintah agar mencabut RUU ini dari Prolegnas karena di antaranya bertentangan dengan TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 4 Pilar kebangsaan MPR RI yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ismail.

Kedua, menuntut kepada DPR RI dan Pemerintah untuk menjadikan Pancasila yang dideklarasikan pada 18 Agustus 1945 sesuai dengan Dekrit Presiden tahun1959 dinyatakan sebagai dasar negara yang telah final dan tidak boleh diutak-atik.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan sosial yang seadil-adilnya kepada semua pihak yang berusaha mengganggu, merongrong, merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

Keempat, mengimbau kepada seluruh pimpinan pondok pesantren di Indonesia untuk terus mengajarkan dan mencerdaskan para santri serta masyarakat tentang bahaya laten komunisme.

Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan sesi penandatanganan oleh hampir 80 tokoh perwakilan Ormas Bekasi Raya.

Deklarasi Penolakan tersebut juga ditandatangani oleh beberapa Ormas di Bekasi Raya, meliputi Aliansi Patriot Peduli NKRI, ICMI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Persis.

Lihat juga...