Secara Hukum, Pembubaran Munaslub Dinyatakan Sah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pembubaran kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diusung oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) menurut kuasa Hukum Partai Berkarya Andi Faisal, SH sudah sesuai dengan ketentuan partai.

Ia memaparkan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto secara langsung turun tangan dalam mengambil tindakan organisasi terhadap persoalan internal Partai Berkarya.

“Kami dari pihak kuasa hukum Partai Berkarya mengucapkan terima kasih kepada pihak institusi kepolisian, kapolres dan wadir intel Polda Metro Jaya beserta rekan orsap dan ormas di Partai Berkarya yang melakukan tindakan organisasi tanpa keributan dan secara baik sesuai arahan pak Ketua Umum dan pak Sekjen,” kata Andi pada awak media, Sabtu (11/7/2020).

Masalah konflik internal ini, lanjut, sebenarnya sudah diputuskan dalam Rapimnas dua hari yang lalu di Gedung Granadi.

“Konflik itu merupakan suatu dinamika internal dalam partai politik. Tinggal bagaimana memanage konflik ini sehingga tidak meluas. Sesuai arahan dan petunjuk dari pak ketum, penyelesaian konflik ini tidak boleh dengan cara anarkis,” ujarnya.

Sesuai dengan UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 menyatakan konflik internal partai harus diselesaikan dengan menggunakan mekanisme internal berdasarkan AD/ART partai bersangkutan.

“Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kader yang menyebut diri sebagai P3B ini menurut keputusan para pimpinan umum struktur Partai Berkarya merupakan tindak inkonstitusional, yang bertentangan dengan hukum dan AD/ART Partai Berkarya. Sehingga, ketua umum kami mengambil langkah tegas untuk melakukan penegakan disiplin partai. Kami datang untuk meminta kawan-kawan untuk membubarkan yang menamakan diri Munaslub ini, karena inkonstitusional,” paparnya.

Apa yang dilakukan hari ini, lanjutnya, merupakan tindakan menegakkan maruah Partai Berkarya.

“Harapannya, untuk kedepan Partai Berkarya akan semakin jaya dan makin kuat serta mampu menampung semakin besar aspirasi masyarakat,” ujar Andi Faisal lagi.

Untuk SK Pemecatan sesuai keputusan Rapimnas, Andi menyatakan sudah diterbitkan.

“Kuasa hukum sudah memberikan kepada Partai Berkarya. Terkait penyerahan SK sepenuhnya menjadi kebijakan internal partai. Langkah ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada upaya penegakan disiplin partai,” pungkasnya.

Lihat juga...