Sudah 14 Calon Haji di Sulsel Mengajukan Pengambilan BPIH

Kepala Seksi Pendaftaran Dan Dokumen Haji Regular, Kanwil Kemenag Sulsel, Saifuddin – Foto Ant

MAKASSAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel) menginformasikan, proses pengajuan pengembalian setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dibatasi hingga 31 Juli 2020. Di Sulsel, hingga saat ini calon haji yang sudah mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas BPIH sudah sebanyak 14 orang.

“Bagi calon haji yang ingin mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji diingatkan, untuk melakukan sebelum batas akhir 31 Juli 2020,” kata Kepala Seksi Pendaftaran Dan Dokumen Haji Regular, Kanwil Kemenag Sulsel, Saifuddin, Kamis (2/7/2020).

Adapun 14 orang calon haji itu berasal dari enam kabupaten. Dua orang dari Kabupaten Bulukumba, dua orang dari Pangkep. Kemudian dua orang dari Pinrang, satu dari Soppeng, enam dari Takalar dan satu orang dari Kabupaten Wajo. Sebagian besar sudah mengkonfirmasi ke bank.

Saifuddin menerangkan, sejumlah calon haji walaupun telah menarik biaya pelunasan setoran hajinya, mereka tetap masuk dalam daftar prioritas untuk diberangkatkan pada musim haji berikutnya. “Karena yang ditarik hanya biaya pelunasan hajinya, bukan biaya atau setoran awal hajinya. Bilamana di musim haji tahun berikutnya sudah bisa diselenggarakan kembali, maka yang bersangkutan tinggal melunasi kembali sisa biaya BPIH sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Anwar Abubakar menerangkan, alur permohonan pengembalian dana pelunasan akan disampaikan melalui Kepala Kemenag Kabupaten dan Kota tempat mendaftar. “Nantinya, Kepala Kemenag yang akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan selanjutnya diproses ke BPKH,” terangnya.

Pembatalan pemberangkatan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020. Dirinya berharap, jamaah calon haji bisa memahami pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Kebijakan itu diambil, dengan mempertimbangkan kebaikan, agar wabah pandemi COVID-19 ini tidak melonjak tajam. “Ini sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada jamaah haji kita dari COVID-19 dengan pertimbangan demi keselamatan jiwa jamaah,” katanya. (Ant)

Lihat juga...