Sudah Diaudit, Kekayaan Negara Kini Mencapai Rp10.467 Triliun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJK) menyebutkan, aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) kini telah mencapai Rp10.467,53 triliun. Angka tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan termuat dalam neraca LKPP 2018-2019.

“Jadi ini sudah diaudit oleh BPK namun belum secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Total BMN kita mengalami kenaikan sekitar 4.000 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu Rp6.325,28 triliun,” terang Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam jumpa pers virtual, Jumat (10/7/2020).

Secara lebih rinci, total BMN tersebut terbagi menjadi empat kategori; Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun; Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp967,98 triliun.

Direktur BMN DJKN, Encep Sudarwan, menjelaskan, bahwa BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

“Sebagai pengelola BMN, DJKN terus berupaya memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan secara optimal dalam kondisi apapun, termasuk di saat pandemi Covid-19,” ujar Encep.

Di tengah kondisi yang extraordinary ini, DJKN menetapkan beberapa penyesuaian terkait pelaksanaan pengelolaan BMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020).

“Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga pelaksanaan Pengelolaan BMN/D dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien,” tandas Encep.

Beberapa perubahan yang dimuat pada PP 28/2020 sendiri antara lain, Pertama, BMN pada Pemerintah Pusat dan BMD pada Pemerintah Daerah dapat dihibahkan kepada Pemerintah Desa, selain itu Pemerintah Desa juga dapat melakukan tukar menukar aset dengan BMN Pemerintah Pusat.

“Lalu yang kedua, ada juga perluasan peran Kementerian/Lembaga sebagai asset manager. Kemudian yang ketiga, beberapa relaksasi pemanfaatan BMN. Keempat, skema baru pemanfaatan BMN dalam bentuk Limited Concession Schemes (LCS). Kelima, penyederhanaan tahapan pengelolaan BMN. Dan keenam, penguatan tata kelola serta fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BMN,” jelas Encep.

Lebih lanjut, Encep mengungkapkan, bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, DJKN juga telah melakukan beberapa pemanfaatan BMN dalam rangka penanganan Covid-19 antara lain: pemanfaatan wisma atlet kemayoran sebagai RS Darurat Covid-19, fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan covid-19 di Pulau Galang.

Juga lokasi karantina di Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi, pinjam pakai alat Polymerase Chain Reaction (PCR) BPOM kepada Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Pekanbaru, Mataram, Gorontalo.

“Kami juga melakukan penyerahan BMN berupa 21 ribu masker N95 hasil sitaan Ditjen Bea Cukai ke BNPB, Hibah BMN hasil penindakan oleh DJBC berupa gula sebanyak12,5 ton kepada Pemkot Batam, hibah BMN  berupa 20 ton sembako ke Pemprov Kepulauan Riau dan 20 ton sembako kepada Pemkab Karimun,” pungkas Encep.

Lihat juga...