Sumbar Jalani Pemulihan Ekonomi dari Sektor UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Pandemi COVID-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat.

Kini menjalani new normal atau kenormalan baru UMKM didorong untuk bangkit. Namun tetap mengedepankan pola usaha yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Zirma Yusri, mengatakan, untuk membangun kembali perekonomian ada hal yang baru bisa dipahami oleh pelaku UMKM yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 65/PMK.05/2020 tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam aturan itu dijelaskan tentang tata cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. PMK itu juga sebagai tindak lanjut program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana pada 28 Mei 2020 telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) nomor 265/KMK.010/2020 dan nomor SKB-1/D.01/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Dalam PMK No.65/05/2020 itu intinya dapat membantu pelaku UMKM. Karena memang lahirnya PMK tersebut untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Di Sumatera Barat hari ini disosialisasikan, sehingga UMKM bisa memanfaatkan aturan itu,” katanya, dalam rapat koordinasi di Padang, Selasa (7/7/2020).

Ia menilai perlu lebih fokus soal pemulihan perekonomian. Di Sumatera Barat saja saat ini ekonomi masyarakat menurun, karena dampak  COVID-19. Sehingga pemerintah menjadikan UMKM perhatian khusus, dan didorong agar perekonomian masyarakat kembali pulih.

Apalagi saat ini jumlah UMKM yang tersebar di Sumatera Barat mencapai angka 593.100 unit, yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya.

Zirma menyebutkan hingga per 16 Juni 2020 kondisi UKM yang terdampak COVID-19 ada lima permasalahan, yaitu penjualan dan permintaan pelanggan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat.

“Nah dalam aturan PMK itu bisa dikatakan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Sumatera Barat akibat pandemi COVID-19,” sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, meminta pada Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat segera menyurati dinas koperasi UMKM Kabupaten/Kota untuk pendataan koperasi dan UKM yang terdampak COVID-1,9 dan menyiapkan aplikasi pendataan secara online yang bisa diakses dan diisi oleh pelaku UKM yang terdampak COVID-19.

“Pada perekonomian masyarakat, kita harus prioritaskan bantu UMKM, karena jika pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya, saat ini UMKM tengah menjalani tahap pemulihan ekonomi. Persoalan skema, telah dipersiapkan dari berbagai sisi, seperti pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Dalam tahapan ekonomi itu, artinya Sumatera Barat sudah memenuhi syarat dari kajian epidemiologi dan menghitung angka penurunan positif COVID-19. Karena melihat dari kajian WHO tentang epidemiologi, reproduction number terus berada di bawah satu dalam konteks dua minggu paling sedikit.

“Artinya, dalam waktu lebih dari dua minggu harus di bawah satu,” jelas dia.

Maksudnya itu, penularan tidak boleh lebih dari satu, kalau lebih dari satu maka tidak bisa pemulihan ekonomi. Kemudian juga dari segi pengendalian Covid-19 transmisi lokal, transmisi impor harus mampu mengendalikan dengan beberapa patokan pedoman.

Sementara melihat dari sistem kesehatan, juga akan disiapkan ketika pemulihan ekonomi, dan otomatis masyarakat pasti keluar rumah. Untuk itu perlu disiapkan yang namanya sistem kesehatan diantaranya laboratorium, rumah sakit, dan termasuk juga tempat karantina.

“Sebagai satu gambaran kita di Sumatera Barat telah memproduksi tracing terbanyak 0,7 % dari seluruh Indonesia positif COVID-19,” sebutnya

Dikatakannya, dari kondisi demikian Sumatera Barat sempat berada pada urutan pertama di Sumatera dan urutan kelima se-Indonesia pada tanggal 24-25 Mei kasus positif Covid-19 terbanyak.

“Dan saat ini sudah masuk ke urutan yang ke-17 dan dinilai mampu kendalikan Covid-19. Kedepan tentunya kita berharap Covid-19 semakin terkendali,” ujar dia.

Menurutnya, dari gambaran di atas itu, Sumatera Barat harus siap untuk memulihkan ekonomi. Sistem kesehatan pun juga harus siap dan masyarakat pun harus siap, untuk mengikuti protokol kesehatan.

“Sebagai upaya pendekatan kita untuk menghentikan penyebaran covid-19 di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Lihat juga...