Tak Ada Tambahan Anggaran, APD Pilkada Dimintakan ke Bawaslu Pusat

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, di kantornya, Sabtu (4/7/2020). (FOTO: Hermiana E.Effendi)

PURBALINGGA — Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, membutuhkan tambahan anggaran lebih, terutama untuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas. Karena tidak ada penambahan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga mengajukan ke Bawaslu Pusat untuk keperluan APD.

“Pengajuan untuk keperluan APD diajukan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, karena kita tidak mendapat tambahan anggaran,” kata Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, Sabtu (4/7/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu sudah menetapkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kemungkinan besar, pelaksanaan pilkada masih di tengah pandemi. Sehingga persiapan APD menjadi kebutuhan mutlak.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Purbalingga, Misrad menambahkan, bantuan APD yang diberikan Bawaslu pusat melalui Bawaslu Propinsi Jawa Tengah, tidak dalam bentuk penambahan anggaran, melainkan sudah dalam wujud barang APD. Sehingga pihaknya tinggal mendistribusikan saja.

Lebih lanjut Mirad menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah mengajukan penambahan anggaran ke Pemkab Purbalingga untuk keperluan pembelian APD. Pengaduan penambahan anggaran tersebut sebesar Rp400 juta. Namun, permohonan tersebut tidak bisa dipenuhi, karena anggaran pemkab sudah banyak terserap untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Pengajuan penambahan anggaran yang kita ajukan ke Pemkab Purbalingga untuk keperluan APD, tidak bisa dipenuhi. Karena itu kita mengajukan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan sudah disanggupi,” terangnya.

Pengadaan APD untuk anggota Bawaslu hingga panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, lanjutnya, dilakukan oleh Bawaslu RI secara keseluruhan. Sehingga Bawaslu di daerah tinggal menerima dalam bentuk barang.

Dengan tidak adanya penambahan anggaran untuk APD dari pemkab, maka untuk pelaksanaan pilkada Purbalingga 2020 ini, Bawaslu hanya mendapat dana dari APBD sebesar Rp9,68 miliar. Awalnya Bawaslu Purbalingga mengajukan anggaran pengawasan pilkada sebesar Rp 16 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp14 miliar.

Pengajuan Rp 16 miliar menggunakan indeks nasional, kemudian disesuaikan dengan indeks daerah menjadi Rp14 miliar. Namun, ternyata pengajuan yang sudah sesuai indeks daerah, masih dipangkas hingga alokasi anggaran untuk Bawaslu Purbalingga hanya Rp9.68 miliar.

Meskipun begitu, dengan keterbatasan anggaran, Bawaslu Purbalingga menyatakan akan tetap berupaya untuk mengoptimalkannya sesuai peraturan yang ada. Sehingga proses pengawasan pilkada Purbalingga tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat juga...