Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Pemprov Jabar Rumuskan Denda

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BANDUNG – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) menyatakan guna meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan pihaknya merumuskan denda bagi warganya yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik.

Pelanggar aturan protokol akan dikenai denda Rp100-150 ribu atau kerja sosial. Keputusan hukuman denda dikeluarkan seiring menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar rumah.

“Kami akan mendisiplinkan (pakai masker), karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kami, yaitu tahap ketiga, yaitu mendisiplinkan dengan denda,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil,  berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Senin (13/7/2020).

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin (27/7/20). Saat ini, kata Kang Emil, sapaannya, pihaknya sedang mematangkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan menjadi payung hukum dan pengecualian dari aturan tersebut.

“Pemberlakuan dendanya akan dimulai pada 27 Juli. Selama 14 hari, kami akan memfinalisasi sosialisasi kepada masyarakat. Selama 14 hari, kami beri kesempatan kantor dan institusi mewajibkan khayalak di institusinya menggunakan masker,” ucapnya.

Kang Emil menyatakan, pemberlakuan denda tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Tidak perlu ada denda asal kedisiplinan itu ada. Tapi, karena laporan dari Pak Kapolda Jabar dan kita lihat sehari-hari, banyak orang tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga. Setelah edukasi, dan teguran, denda ini akan diberlakukan,” katanya.

Angka reproduksi (Rt) COVID-19 di Jabar pun mengalami peningkatan menjadi 1,73. Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Senin (13/7/20) pukul 15:41 WIB, 5.077 warga Jabar terkonfirmasi positif, 3.014 pasien positif aktif, dan 186 meninggal dunia.

Sementara jumlah pasien sembuh COVID-19 yakni 1.877. Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 11.229, selesai pengawasan 10.236 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 993 orang. Untuk ODP sebanyak 56.074 orang, selesai pemantauan 54.331 orang, dan masih dalam pemantauan 1.743 orang.

Dalam kesempatan itu Kang Emil menegaskan bahwa pihaknya akan mengubah lima warna zona dalam me-leveling atau menentukan level kewaspadaan pandemi COVID-19 di Jabar menjadi empat warna.

Hal itu sesuai dengan zona warna dalam kategori risiko yang selama ini diterapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau Gugus Tugas Nasional.

“Minggu ini akan ada proses transfer dari level kewaspadaan provinsi (jadi) menggunakan level kewaspadaan gugus tugas nasional,” ucap Kang Emil.

Dalam konferensi tersebut, Kang Emil juga melaporkan, selama dua hari terakhir pelaporan kasus COVID-19 sudah kembali di bawah 100 kasus per hari meski sebelumnya terdapat anomali lonjakan kasus karena klaster institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung.

“Dua hari terakhir pelaporan kasus sudah di bawah 100 kasus lagi sebagai pola yang memang sudah kami pahami. Sehingga lonjakan (dari klaster institusi pendidikan kenegaraan) itu memang anomali atau spike dan sudah kita lewati,” ucap Kang Emil.

Pasien Sembuh dari Klaster Institusi Pendidikan

Ridwan Kamil juga menegaskan sebanyak 98 dari sekitar 1.200 pasien positif COVID-19 dari klaster institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung sudah dinyatakan sembuh.

“Laporan dari Panglima Kodam, dari sejumlah yang disampaikan ada 98 yang dites swab sudah negatif. Jadi tingkat kesembuhannya tinggi,” ucap Kang Emil.

Kang Emil menyatakan, pengendalian COVID-19 di Jabar akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Salah satunya membatasi pergerakan keluar-masuk orang di kecamatan yang rawan penularan COVID-19 dan dilakukan pengetesan masif bagi warga sekitar.

Dari laporan gugus tugas Kota Bandung, lanjutnya, PSBM sudah dilakukan atau akan dilakukan segera (di kecamatan klaster institusi pendidikan kenegaraan).

“Artinya, pintu keluar-masuk tidak bebas, hanya penghuni. Yang tidak ada urusan darurat diimbau tidak ke sana,” ucapnya mengatakan warga sekitar tidak boleh menolak (tes COVID-19).

Menurutnya jika wilayah sudah masuk kategori kritis atau merah, maka semua wajib. Tim yang mengetes akan dibantu petugas keamanan.

Dalam jumpa pers tersebut, Kang Emil mengimbau gugus tugas kabupaten/kota untuk menahan pembukaan tempat hiburan indoor, seperti bioskop dan karaoke. Sebab, berdasarkan hasil kajian, penularan COVID-19 di tempat tertutup berlangsung cepat.

“Dari hasil kajian, virus beredar lebih cepat di indoor yang tidak berventilasi karena droplet muter di situ. Kalau ada ventilasi, droplet terbawa suhu panas ke jendela dan droplet bisa hilang,” jelasnya.

Lihat juga...