Tuduhan Adanya Mafia Pembuatan Sertifikasi Halal, Fitnah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menegaskan bahwa tuduhan dan anggapan adanya mafia dalam pembuatan sertifikasi halal adalah fitnah. Pasalnya, proses sertifikasi halal dilakukan secara suka rela dan pendaftaran online serta transparan dituangkan dalam bentuk akad.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan, banyak sebagian masyarakat khususnya umat muslim yang mempertanyakan terkait dengan biaya sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI.

Terkait pertanyaan tersebut, banyak kesalah-pahaman sehingga perlu diluruskan agar masyarakat paham. Bahwa jelas Lukman, sertifikasi halal oleh MUI bermula dari penugasan pemerintah kepada MUI untuk meredakan kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekaligus menenteramkan batin umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan olahan, MUI membentuk lembaga semi otonom yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989.

“Tugas utama LPPOM MUI adalah melakukan pemeriksaan kehalalan produk,” ujar Lukman berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut disampaikan, mengingat LPPOM MUI adalah bukan instansi atau lembaga pemerintah, maka dalam menjalankan amanah melakukan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemeriksa halal, utamanya untuk pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), LPPOM MUI kerap menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dalam bentuk fasilitasi pembiayaan.

Seperti halnya lembaga sertifikasi lain. Misalnya sertifikasi mutu maupun sertifikasi lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPPOM MUI memang mengutip pembiayaan dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal.

“Dengan besaran dan skema yang telah disepakati oleh pihak perusahaan yang dituangkan dalam akad, jadi bersifat sukarela,” urainya.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, LPPOM MUI telah pula ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). “Sehingga LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Laporan Keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik,” tukasnya.

Sedangkan mengenai biaya sertifikasi halal LPPOM MUI meliputi antara lain, biaya pendaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), dan biaya sosialisasi serta edukasi halal.

Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Sertifikasi Online LPPOM MUI (Cerol SS 23000).

“Basis perhitungan biaya sertifikasi halal dilakukan per sertifikat halal, bukan jumlah item produk,” jelas Lukman.

Penjelasan ini menurutnya, perlu disampaikan mengingat masih ada sementara pihak yang berasumsi bahwa sertifikasi halal dihitung berdasarkan jumlah produk seperti halnya label cukai. Misalnya, cukai minuman, rokok, dan sejenisnya.

Sebagai ilustrasi, hingga Juni 2020 LPPOM MUI telah mengeluarkan sebanyak 2.662 Sertifikat Halal bagi 2.180 perusahaan, dengan jumlah produk mencapai 125.703 produk.

“Artinya, biaya sertifikasi halal yang diterima oleh LPPOM MUI adalah berasal dari 2.662 sertifikat halal, bukan dari 125.703 produk,” terang Lukmanul Hakim yang menjabat Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Sehingga jelas dia lagi, sebagai lembaga halal, kinerja LPPOM MUI telah diakui secara nasional maupun internasional. LPPOM MUI telah mendapatkan sertifikat ISO 17065 untuk kategori Lembaga sertifikasi halal dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN).

Melalui sertifikasi tersebut LPPOM MUI dapat beroperasi sebagai lembaga sertifikasi sesuai standar internasional, termasuk keberterimaan produk yang disertifikasi LPPOM MUI ke negara-negara yang mengimplementasikan acuan standar yang sama.

Begitu juga Laboratorium Halal LPPOM MUI yang memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berupa sertifikat ISO 17025.

“Sistem Jaminan Halal (SJH) LPPOM MUI telah diadopsi dan menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga halal di sejumlah negara,” tandasnya.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan, bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), selama 30 tahun terakhir proses sertifikasi halal dilakukan secara suka rela oleh pihak perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan memenuhi tuntutan konsumen muslim yang menghendaki produk yang terjamin halal.

Mengingat proses sertifikasi halal dilakukan secara suka rela dan pendaftarannya dilakukan secara online dan transparan serta dituangkan dalam bentuk akad yang ditandatangani oleh pihak perusahaan maka tuduhan dan anggapan akan adanya mafia dalam pembuatan sertifikasi halal adalah fitnah.

“Hal itu merupakan pencemaran nama baik MUI maupun LPPOM MUI sebagai lembaga yang secara sah diakui dan dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tukas Lukman.

Dengan penjelasan terkait biaya sertifikasi halal, Lukman berharap semoga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang selama ini mendapatkan informasi yang keliru mengenai biaya sertifikasi halal MUI.

“Semoga Allah SWT meridai ikhtiar kita semua. Aamiin,” tutupnya.

Lihat juga...