UU KPK Buka Peluang Pembebasan Pelaku Korupsi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Trisno Raharjo selalu Ahli yang dihadirkan Pemohon dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyebutkan ketentuan penutup dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang korupsi bagi para koruptor sebagaimana tertuang dalam Pasal 70C UU KPK.

“Sebab dalam aturan tersebut menyebutkan saat UU KPK berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang baru,” kata Trisno Raharjo lewat video conference saat sidang uji materiil UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurut Trisno, ketentuan itu adalah penegasan yang berlaku adalah undang-undang berlaku seluruhnya, bukan undang-undang yang lama. Hal ini dapat membebaskan pelaku tindak pidana korupsi dari dakwaannya. Selain itu, Trisno mengatakan penyusunan perubahan UU KPK kedua telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang disusun saat penyusunan UU KPK pada 2002.

“Pada penyusunan UU KPK tahun 2002 ada upaya-upaya luar biasa yang secara filosofis ditekankan pada pemberantasan terhadap korupsi dan nepotisme. Upaya luar bisa tersebut kini telah kehilangan ruhnya,” tegasnya.

Trisno melanjutkan, dalam kebijakan hukum pidana, penyusunan (suatu kebijakan hukum) ditujukan untuk perlindungan masyarakat, sebagai upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Apa yang seharusnya dirumuskan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini, tampaknya tidak terlihat dalam UU KPK.

“Desain UU KPK tidak memiliki kejelasan konsep dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh karena telah dihilangkannya dasar pemikiran atau filosofi penyusunannya. Pernyataan-pernyataan mengenai korupsi merupakan tindak kejahatan masif yang belum dapat dituntaskan, dihilangkan begitu saja tanpa adanya kajian yang mendalam,” ungkapnya.

Trisno mencermati bahwa terdapat upaya penyusun undang-undang agar KPK bisa melakukan supervisi dan koordinasi sehingga penanganan perkara korupsi dilakukan secara terpadu. Namun, Trisno juga menyebutkan, ketentuan tentang keterpaduan dan supervisi ini tidak bisa lagi dilihat karena perubahan Undang-Undang KPK kedua ini menyebabkan kewenangan KPK menjadi berkurang akibat tidak dapat lagi melakukan supervisi dengan baik.

“Sebab ketentuan tentang supervisi ini nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah, lalu dihubungkan kepada KPK apabila melakukan penuntutan harus berkoordinasi menurut undang-undang,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2019 dimohonkan oleh 25 orang advokat yang menguji formil dan materil UU KPK. Para Pemohon berpendapat, perubahan UU KPK tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.

Proses pengesahan perubahan Undang-Undang KPK tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR yang hadir berjumlah 80 orang atau setidak-tidaknya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan. Perubahan UU KPK dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Menurut Pemohon, pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK sebagaimana dilansir berbagai media, dapat dikatakan telah dilakukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat luas. Masyarakat sulit mengakses risalah rapat di laman resmi DPR, demikian juga Pemohon mengalami hal yang sama.

Lihat juga...