Wantim MUI Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) memantabkan keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final. Maka itu, Wantim MUI meminta agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Prolegnas.

“Kami memantapkan hati dan pikiran untuk mengawal Pancasila dari setiap upaya untuk mengubahnya atau menafsirkan sepihak,” kata Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin pada konfrensi pers Taujihat Wantim MUI usai Rapat Pleno ke-66 Wantim MUI bertema “Masalah-masalah Aktual Keumatan dan Kebangsaan” yang digelar secara melalui aplikasi Zoom di Jakarta, Rabu (15/7/2020) sore.

Dalam kaitan ini menurutnya, sesuai dengan Maklumat Dewan Pimpinan MUI, yang diperkuat oleh pernyataan Wantim MUI. “Upaya mengotak-atik Pancasila sebagaimana kesepakatan pada 18 Agustus 1945 adalah kontra produktif dan potensial menciptakan pertentangan dalam kehidupan bangsa,” tegasnya.

Adapun poin taujihat lainnya, lanjut dia, MUI juga meminta kepada DPR dan pemerintah agar tidak membentuk peraturan dan perundangan yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha saja. Seperti sebut Din, RUU Omnibus Law dan UU Minerba, hendaknya untuk ditinjau ulang demi kepentingan kedaulatan negara.

Terkhusus kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), MUI meminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip pendidikan terutama yang menekankan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

“Maka, kami minta kurikulum pendidikan agama tetap diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agamanya oleh pendidik sesuai agama masing-masing,” tandasnya.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dalam masa pandemi Covid 19, hendaknya pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh untuk menyelamatkan pendidikan nasional terutama di daerah terluar, terpencil, atau kawasan pedesaan.

Untuk itu, kata Din, infrastruktur pendidikan nasional seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sangat penting segera dibangun.

Terkait isu penting lainnya yang harus diluruskan, kata Din, adalah sehubhngan
dengan dimunculkannya isu radikalisme kepada umat Islam. Maka Wantim MUI meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan stigmatisasi dengan mengangkat isu radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam.

“Karena hal itu kontraproduktif bagi kehidupan nasional,” tukas Din Syamsuddin, yang pernah menjabat Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Terpenting lagi menurut Din, Wantim MUI juga meminta kepada pemerintah untuk lebih maksimal menanggulangi wabah pandemi Covid 19 dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup.

“Terutama bidang kesehatan dan pendidikan, usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jadi anggarannya itu bukan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi,” ujar Din.

Sebagai informasi, rapat pleno ke 66 ini diikuti puluhan orang anggota Wantim MUI yang terdiri dari pimpinan ormas Islam.

Lihat juga...