Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Tangani Covid-19

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, adanya kebijakan pembatasan pergerakaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhanan ekonomi kita pada kuartal I 2020 mengalami perlambatan hanya tumbuh 2,97 persen lebih rendah dibandingkan kuartal I 2020. Bahkan diperkirakan akan tumbuh negatif di kwartal II 2020,” kata Ma’ruf pada launching buku ‘Pandemi Corona : Virus Deglobalisasi Masa Depan Ekonomi Global dan Nasional’ yang digelar INDEF secara virtual di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Oleh karena menurutnya, pemerintah berupaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Dan pada saat yang sama pemerintah juga harus mampu mengatasi dampak ekonomi agar tidak terdampak terlalu dalam serta diharapkan dapat bangkit kembali.

Untuk mendorong agar perekonomian kembali bergerak pemerintah memutuskan mulai melakukan pembukaan aktivitas ekonomi dengan syarat-syarat tertentu.

“Inilah yang dinamakan tatanan baru atau new normal, yaitu sebuah upaya untuk kembali membuka secara selektif gerak roda perekonomian dengan menerapkan protokol Covid-19,” ujarnya.

Dia menyebut, bahwa inti dari tatanan baru adalah melakukan perubahan perilaku masyarakat terutama dalam hal kebiasaan untuk selalu memakai masker cuci tangan, dan menjaga jarak. Juga diperlukan perubahan dari perilaku ekonomi kreatif dalam menyediakan layanan dan inovasi produk yang tepat untuk kepentingan pencegahan Covid-19.

Untuk mendorong perubahan tersebut pemerintah membutuhkan gagasan baru dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak.

Terkait hal tersebut tentu menurutnya,  peran INDEF sebagai bagian masyarakat serta lembaga yang memiliki perhatian terhadap masalah pandemi Covid-19 khususnya  dalam ekonomi menjadi sangat penting.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah koordinasi kebijakan yang cepat bagi ekonomi utamanya terkait dengan dukungan regulasi dalam upaya mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat drastis dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Di antaranya, adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Terdapat dua hal penting dalam aturan itu, pertama sebut dia, yakni merupakan jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan melalui pelebaran devisit APBN hingga di atas 30 persen selama 3 tahun.

“Kedua memperkuat koordinasi untuk bauran koordinasi antara sektor keuangan dan pemerintah dan pemilik nasabah dalam menangani ancaman stabilitas keuangan,” ujarnya.

Kemudian melalui peraturan pemerintah No 23 tahun 2020 yang mengatur Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Tujuan utama program PEN ini adalah untuk melindungi mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha,” ujar KH.Ma’ruf Amin yang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Program ini jelas dia,  memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditentukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penerapan kebijakan serta pembagian biaya dan risiko antara pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun bentuk konkret dari pelaksanaan program PEN adalah penyertaan modal negara dan penempatan dana investasi pemerintah.

Sedangkan upaya lebih lanjut adalah dengan melakukan perubahan APBN 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 yang kemudian disesuaikan lagi dengan Perpres Nomor 72 tahun 2020 dengan menetapkan devisit sampai Rp 1039 triliun atau 6,38 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

“Kebutuhan anggaran Covid ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun guna meningkatkam akselerasi belanja,” imbuhnya.

Instrumen kebijakan yang digunakan ini jelasnya, adalah dengan cara memanfaatkan sisa anggaran pusat kemudian melalui pembiyaaan utang sebesar Rp1645, 3 triliun.

“Posisi rasio utang terhadap PDB di Maret 2020 tercatat 32,50  persen. Dan masih berada di posisi aman sesuai dengan UU Keuangan Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang  menetapkan batas maksimal utang hingga 60 persen daru PDB,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Ma’ruf Amin mengapresiasi launching buku Pandemi Corona : Virus Deglobalisasi Masa Depan Ekonomi Global dan Nasional’, sebagai wujud dari kepedulian semua pihak dalam menghadapi  persoalan pandemi Covid 19.

Meskipun menurutnya, pemerintah telah melakukan upaya bidang kesehatan dan ekonomi, tapi pandemi Covid-19 ini tidak mungkin ditangani pemerintah sendirian, tentu dibutuhkan peran semua pihak.

“Buku ini sebagai panduan rekomendasi bagi pemerintah yang dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini yang sedang bergulat mengatasi Covid-19,” tutupnya.

Lihat juga...