Abaikan Prokes, ASN di Jateng Bakal Kena Denda

Editor: Koko Triarko

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang. -Dok: CDN

SEMARANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 bakal kena denda. Penerapan denda di kalangan ASN, sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di sela evaluasi penanganan Covid-19 di kantor Gubernuran Semarang, Senin (3/8/2020).

“Tidak menutup kemungkinan, denda dalam bentuk uang akan diterapkan bagi ASN, yang kedapatan tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak,” paparnya.

Dijelaskan, bila para ASN tertib dan mentaati protokol kesehatan, serta yang melanggar didenda, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.

“Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan,” tegasnya.

Ganjar menerangkan, hal tersebut guna mencegah penyebaran Covid-19, lewat kluster perkantoran.

“Sekarang ini, Indonesia tengah ramai kluster penularan Covid-19 dari kantor-kantor. Maka, kantor kita sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatan. Untuk itu, saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, harus patuh prokes, bagi yang melanggar akan didenda,” tegasnya.

Selain soal denda, dalam rapat evaluasi tersebut lanjut Ganjar juga membahas persebaran Covid-19 di Jateng. Menurut dia, persebarannya saat ini merata dan cenderung terus meningkat.

“Meningkat karena memang kita giatkan testing terus. Maka, saya minta Bupati/Wali Kota tidak lelah untuk terus sosialisasi, termasuk laboratorium kami cek dan masih proporsional, untuk memenuhi target pemeriksaan per hari,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, mengatakan kluster perkantoran memang menjadi sorotan.

Dari beberapa daerah, misalnya dari Kota Semarang, kluster perkantoran menyumbang cukup besar kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

“Maka, kami usulkan agar program Jogo Kerjo bisa benar-benar direalisasikan, agar di kantor pemerintahan, swasta maupun instansi lain, seluruh pekerjanya bisa terlindungi dari penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta agar perkantoran tetap menerapkan prokes di lingkungan kerja. “Sekarang ini hampir semua kantor di Jateng sudah kembali menjalani new normal. Para pegawai sudah masuk, jadi penerapan prokes ini menjadi wajib ditaati,” pungkasnya.

Lihat juga...