Ada 70 Kasus Baru COVID-19, Pemerintah Myanmar Tutup Sekolah

Para petugas keamanan menyemprotkan air untuk membersihkan lantai pagoda Shawdagon, sebuah tempat bersejarah yang ada di Yangon, Myanmar pada 25 Maret 2020 silam – Foto Dok Ant

YANGON – Pemerintah Myanmar memerintahkan seluruh sekolah ditutup pada Rabu (26/8/2020), setelah 70 kasus COVID-19 baru ditemukan dalam 24 jam terakhir.

70 kasus baru itu menjadi angka harian tertinggi, setelah Myanmar absen melaporkan kasus baru selama beberapa minggu terakhir. Namun, dalam beberapa hari terakhir, pemerintah kembali berupaya menekan penyebaran wabah COVID-19.

Hampir seluruh kasus baru yang diumumkan Rabu (26/8/2020), ditemukan di Rakhine. Sementara satu sisanya ada di negara bagian lain. Pasien positif di Rakhine ditemukan di sembilan lokasi berbeda. Masing-masing kasus positif terhubung dengan klaster penularan COVID-19 di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine.

Pemerintah pada minggu lalu memberlakukan karantina dan jam malam di Kota Sittwe. Walaupun demikian, kasus positif di Myanmar relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Sejauh ini, ada 574 orang di Myanmar positif COVID-19 dan enam di antaranya meninggal dunia.

Akan tetapi, jumlah pasien meningkat hampir 35 persen hanya dalam waktu satu minggu dan memicu kekhawatiran banyak pihak. “Kami harus memanggil seluruh perwakilan sekolah dan meminta mereka tutup besok. Komite pusat COVID-19 memutuskan berbuat demikian setelah penularan lokal di negara ini tinggi,” kata Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Dasar, Ko Layy Win.

Salah satu pasien lain yang diumumkan hari ini positif, ditemukan di Kota Yangon. Pasien merupakan seorang warga yang sempat mendatangi klinik untuk meminta surat keterangan sehat. Setelah sebulan tidak melaporkan penularan lokal, Myanmar kembali mengumumkan kasus COVID-19 baru pada 16 Agustus. Mayoritas pasien ditemukan di Sittwe.

Sittwe merupakan tempat yang dipenuhi kamp pengungsi untuk kurang lebih 100.000 warga etnis Rohingya. Warga Rohingya telah tinggal di kamp pengungsi sejak jadi korban insiden kerusuhan pada 2012. Rohingnya menjadi salah satu kelompok etnis yang tidak diberi akses bebas bergerak dan beraktivitas. Bahkan akses ke layanan kesehatan pun terbatas. Myanmar telah membatasi akses Internet di banyak wilayah karena alasan keamanan.

Para pekerja kemanusiaan mendesak otoritas setempat untuk memulihkan kembali akses komunikasi dan kebebasan masyarakat, demi memastikan warga mendapatkan informasi kesehatan yang tepat dan memadai. Dari 179 kasus penularan lokal, otoritas setempat mendeteksi adanya mutasi COVID-19 yang lebih mudah menular daripada jenis COVID-19 pada umumnya di Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir Maret menutup perbatasan untuk seluruh pendatang, kecuali warga Myanmar yang kembali dari luar negeri. Namun, mereka wajib menjalani karantina. (Ant)

Lihat juga...