Ahli: Konsep Maritim Berkelanjutan Opsi Tunggal Pembangunan Sektor Kelautan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ahli Oseanografi Widodo Setiyo Pranowo saat dihubungi, Selasa (25/8/2020) - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Keberadaan maritim sebagai sumber pangan dan potensi ekonomi, merupakan salah satu kekuatan dari negara Indonesia. Menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan merupakan satu-satunya jalan, agar sumber daya yang ada baik di permukaan, kolom dan dasar laut tetap terjaga dan mampu menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya, secara khusus dan Indonesia secara umum untuk jangka panjang.

Ahli Oseanografi Widodo Setiyo Pranowo menjelaskan yang dimaksud dengan konsep pembangunan sektor maritim berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memenuhi tiga pilarnya, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Pemanfaatan wilayah kelautan dilakukan tanpa ada satu pilar yang yang dikorbankan dengan mengedepankan peran pemerintah sebagai regulator,” kata Widodo saat dihubungi, Selasa (25/8/2020).

Artinya, pembangunan sektor maritim harus memberikan keuntungan secara ekonomi, keuntungan sosial, dan keuntungan secara lingkungan hidup.

“Manakala pembangunan tersebut hanya memperoleh satu atau dua keuntungan saja, maka pembangunan tersebut tidak akan berkelanjutan,” ucapnya tegas.

Ia juga menyatakan dalam pelaksanaanya, tugas pemerintah sebagai regulator memang berat dan tidaklah mudah dalam mengatur dan mengelola proyek pembangunan agar bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Payung hukum dan regulasi memang sudah ada, namun implementasinya terkadang tidak bisa berjalan sesuai teori yang ada,” ujarnya.

Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan menyatakan pengembangan modal alam dan ekonomi investasi hijau akan menempatkan pembangunan Indonesia yang bertumbuh secara sosial dan inklusif terhadap lingkungan.

“Pemerintah menyadari bahwa menjaga wilayah laut bisa terjaga dan sehat ekosistemnya merupakan tanggung jawab yang berat. Tapi dengan mengedepankan kerangka kerja maka visi presiden akan bisa tercapai,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Kerangka kerja yang dimaksud, lanjutnya, adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan manusia, pertahanan laut, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola maritim, ekonomi maritim, infrastruktur laut, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya maritim dan diplomasi maritim.

“Kerangka kerja ini akan menjadi langkah ideal untuk melakukan pembangunan kemaritiman dan menjadi acuan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan peta jalan SDGs,” pungkasnya.

Lihat juga...