Anggaran Penanganan Covid-19 Baru Terserap 21,8 Persen

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Progres realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), secara keseluruhan belum cukup menggembirakan. Hingga 6 Agustus 2020, Kementerian Keuangan mencatat dari total Rp695,2 triliun, baru terserap 21,8 persen atau setara dengan Rp151,25 triliun.

Dari Rp151,25 triliun tersebut, bidang kesehatan menyerap sebesar Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp8,6 triliun, dukungan UMKM Rp32,5 triliun, insentif usaha Rp16,6 triliun, serta pembiayaan korporasi belum terealisasi sedikit pun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberi paparan terkait progres penyerapan anggaran penanganan Covid-19, dalam jumpa pers virtual, Senin (10/8/2020). -Foto:  Amar Faizal Haidar

“Meski masih relatif rendah, namun kalau dilihat tren penyerapannya terus meningkat. Pada semester 1/2020, kita mencatat baru terserap Rp124,62 triliun, lalu bulan Juli naik menjadi Rp147,67 triliun, dan terakhir di bulan Juli menjadi Rp151,25 triliun,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual, Senin (10/8/2020).

Menkeu menjelaskan, ada empat upaya percepatan penyerapan anggaran yang telah dilakukan pemerintah, antara lain; memperpanjang berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru di berbagai kluster, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program.

Secara lebih rinci, untuk bidang kesehatan dengan alokasi Rp87,55 triliun yang sudah DIPA Rp45,9 triliun, tanpa DIPA Rp3,8 triliun karena merupakan insentif, serta belum DIPA Rp37,9 triliun dengan realisasi Rp7,1 triliun atau 14,4 persen dari DIPA dan tanpa DIPA.

Realisasi itu meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,8 triliun, santunan kematian 54 tenaga kesehatan Rp16,2 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp3,2 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp2,1 triliun.

“Di bidang kesehatan ini perlu dilakukan shifting program dengan memanfaatkan dana yang belum ada usulan penggunaan, serta mempercepat verifikasi pada insentif tenaga kesehatan (nakes), santunan kematian, dan proses pengadaan alkes,” tukas Menkeu.

Ada pun program perlindungan sosial dengan alokasi Rp203,91 triliun meliputi sudah DIPA Rp177,1 triliun dan belum DIPA Rp26,7 triliun telah terealisasi Rp86,45 triliun atau 48,8 persen dari DIPA.

Realisasi itu terdiri atas PKH Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, kartu prakerja Rp2,4 triliun, diskon listrik Rp3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp8,8 triliun.

“Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial akan dilakukan dengan akselerasi penyelesaian data KPM, penguatan pendampingan desa, dan pelaksanaan program kartu prakerja gelombang ke-4 yang dimulai sejak 7 Agustus 2020,” tandas Menkeu.

Kemudian untuk sektoral K/L dan pemda dengan alokasi Rp106,5 triliun yang sudah DIPA Rp33,5 triliun dan belum Rp72,6 triliun, dengan realisasi Rp8,6 triliun atau 25,7 persen dari DIPA.

Realisasi untuk sektoral K/L dan pemda terdiri atas padat karya K/L Rp8,6 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp13,4 miliar, dan DAK fisik Rp1,5 miliar.

Selanjutnya, insentif dunia usaha dengan alokasi Rp120,61 triliun yang tanpa DIPA Rp70 triliun, dan belum Rp50,6 triliun dengan realisasi Rp16,6 triliun atau 13,7 persen dari pagu.

Realisasi untuk insentif dunia usaha meliputi PPh 21 DTP Rp1,18 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp3,34 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp4,27 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp3,6 triliun, dan penurunan tarif PPh badan Rp4,17 triliun.

Untuk dukungan bagi UMKM dengan alokasi Rp123,47 triliun, yang DIPA Rp41,2 triliun, tanpa DIPA Rp78,8 triliun, dan belum DIPA Rp3,4 triliun dengan realisasi Rp32,5 triliun atau 27,1 persen dari DIPA dan tanpa DIPA.

Realisasi dukungan bagi UMKM terdiri dari penempatan dana Rp30 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp0,2 triliun, dan subsidi bunga Rp1,31 triliun.

Lihat juga...