Banyak PO Bus Ilegal, Dishub Bekasi Dituding Lakukan Pembiaran

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Persatuan Pengurus Oto Bus Terminal (PPOT) Kota Bekasi, Jawa Barat, menuding terdapat puluhan Perusahaan Otobus (PO), ilegal di wilayah setempat. Dikhawatirkan berpotensi menyebabkan kebocoran restribusi, tetapi terkesan dibiarkan oleh Dinas Perhubungan.

Muchdi Latif, Sekretaris PPOT menuding Dishub Kota Bekasi terkesan melakukan pembiar terkait keberadaan PO Ilegal di sepanjang jalur Joyomartono. Dia meminta dewan segera melakukan tinjauan, Selasa (4/8/2020). Foto: Muhammad Amin

Armada dari masing-masing PO Bus yang berada di luar terminal tersebut tidak pernah masuk ke dalam terminal. Bus AKAP berbagai PO itu hanya transit di tempat PO yang berderet di sepanjang Jalan Joyomartono, Bekasi Timur berlokasi tidak jauh dari lokasi terminal.

“Ada puluhan berderet PO Bus berbagai tujuan berada di luar terminal Bekasi, dan tidak pernah masuk. Sehingga tidak pernah membayar retribusi bagi daerah, kalau di luar begitu siapa yang menarik retribusinya,” ungkap Muchdi Latif, Sekretaris PPOT Kota Bekasi, kepada Cendana News, Selasa (4/8/2020).

Dikatakan saat ini PO Bus resmi yang ada di dalam terminal Kota Bekasi, hanya ada 22. Setiap masuk terminal mereka membayar Rp10 ribu untuk satu bus, dan itu jelas retribusi masuk ke daerah.

Latif menilai Dishub sudah melakukan pembiaran alias terkesan tutup mata terkait keberadaan PO Bus ilegal disepanjang jalur Joyomartono, Bulakkapal Bekasi Timur tersebut. Sehingga berpeluang terjadi kebocoran PAD.

“Bayangkan saja misalkan satu bus ada tiga sehari yang transit, mengambil penumpang tapi tidak masuk ke terminal, hanya mampir di PO kemudian lanjut masuk lagi ke tol tidak membayar retribusi. Sementara di jalur tersebut ada sekira 20-an PO yang bisa dikatakan ilegal, karena tidak masuk ke terminal,” tukasnya.

Hal lain, lanjutnya dampak dari PO di jalur tersebut jadi tersendat apalagi ketika sore hari, saat jam pulang kerja, banyak bus AKAP berhenti menaik turunkan penumpang. Dengan kondisi sekarang, Latif, meminta DPRD Kota Bekasi bisa melakukan tinjauan ke lokasi PO Ilegal.

“Dewan Kota Bekasi harus melihat langsung kondisi PO ilegal di Jalan Joyomartono tersebut, mereka harus mempertanyakan izinnya apa, terus kontribusi untuk daerah apa dari PO tersebut,”paparnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ada oknum yang kerap ke lokasi saat bus ngetem, apakah mereka menarik retribusi atau lainnya. Jika terus dibiarkan imbuhnya kasihan terminal yang selalu kosong, dan tidak pernah meningkat PAD nya.

“Karena aturannya jelas jika ada PO nya di daerah, maka bus tersebut wajib masuk ke terminal membayar retribusi, tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi tidak memberi apapun. Kecuali terminal Kota Bekasi tidak refresentatif,” ungkap Latif.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Enung, terkait teknik penarikan retribusi PO Bus yang tidak transit di terminal, tidak bisa memberikan jawabannya dengan meminta agar Cendana News konfirmasi ke angkutannya langsung.

“Meskipun busnya tidak masuk terminal, kalau retribusinya masuk tentunya tidak masalah kan, tapi lebih jelas coba konfirmasi ke angkutannya langsung,” tukasnya.

Lihat juga...