Bawaslu Purbalingga Perketat Pengawasan Kampanye di Medsos

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURBALINGGA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga  memperketat pengawasan kampanye di media sosial. Akun-akun yang dengan terbuka melakukan kampanye yang mengandung unsur SARA, penghinaan dan sejenisnya  ditindak tegas.

Komisioner Bawaslu Purbalingga, Joko Prabowo, mengatakan, masa kampanye pilkada Purbalingga memang baru dimulai bulan September mendatang, namun pihaknya merasa perlu untuk mulai mengingatkan pasangan calon dan para pendukungnya supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye.

“Kalau untuk penindakan tegas terhadap pelaku atau akun yang melakukan kampanye di media sosial yang bersifat menghasut, mengandung unsur SARA dan sejenisnya akan mulai dilakukan setelah masuk masa kampanye, yaitu mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember tahun ini,” jelasnya, Rabu (26/8/2020).

Dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial tersebut, Bawaslu Purbalingga berpegang pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa kampanye dengan narasi politik tidak boleh mengandung unsur penghinaan, SARA, mempersoalkan dasar negara, ideologi dan unsur destruktif lainnya.

Namun, untuk saat ini aturan tersebut belum bisa diterapkan, karena belum masuk masa kampanye. Sehingga jika saat ini muncul akun-akun yang menyerang pribadi dan sejenisnya, menurut Joko, hal tersebut menjadi ranah penegak hukum, yaitu terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pengawasan media sosial oleh Bawaslu dilakukan setelah masuk masa kampanye,” katanya.

Sementara itu, terkait tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilik atau coklit yang sudah selesai dilaksanakan, Koordinator Pengawasan dan Hubal Bawaslu Purbalingga, Misrad menyampaikan, masih banyak rumah yang belum dilakukan coklit oleh petugas. Dari data yang masuk ke Bawaslu Purbalingga, masih ada sekitar 132 rumah yang belum didatangi petugas untuk melakukan coklit.

“Dari laporan panwas kecamatan dan desa serta kelurahan ada 132 rumah yang belum dicoklit, rumah tersebut tersebar pada sembilan kecamatan di Kabupaten Purbalingga,” terangnya.

Sembilan kecamatan tersebut yaitu Bojongsari ada satu rumah, Kalimanah sebanyak 25 rumah, Karanganyar 7 rumah, Karangreja 31 rumah dan yang terbanyak di Kecamatan Padamara ada 32 rumah. Selanjutnya di Kecamatan Kejobong ada 10 rumah, Purbalingga 1 rumah, Mrebet 6 rumah dan Kertanegara 19 rumah.

“Kita sudah mengirimkan surat ke KPU Purbalingga untuk menyampaikan hasil pengawasan coklit sekaligus saran untuk dilakukan perbaikan, terutama untuk rumah – rumah warga yang belum terpasang stiker sebagai tanda sudah dicoklit,” pungkasnya.

Lihat juga...