Bawaslu Semarang: Calon Tunggal Potensi Kerawanan Pilkada Tetap Ada

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2020, berpotensi memunculkan satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal di sejumlah wilayah. Termasuk salah satunya, di Kota Semarang, yang menggelar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot).

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, mengatakan, jika terjadi calon tunggal, potensi kerawanan tetap ada. Termasuk netralitas ASN sebab sering kali calon tunggal tersebut merupakan incumbent atau petahana.

“Dengan adanya calon tunggal bukan berarti tidak ada kerawanan. Misalnya kampanye hitam atau provokasi terhadap masyarakat terkait paslon tersebut. Contoh lainnya, netralitas ASN. Potensi ini bisa saja terjadi. Jadi tugas kita sebagai pengawas tetap melekat, meski calon tunggal,” paparnya, di Semarang, Jumat (28/8/2020).

Sejauh ini pihaknya juga sudah menggandeng berbagai stake holder, untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan Pilwakot. Termasuk kalangan perguruan tinggi, dalam bentuk pengawasan partisipatif masyarakat.

“Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi. Selain itu, secara tidak langsung juga belajar tentang penyelenggaraan Pemilu, dan semua proses yang berlangsung,” terangnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, memaparkan pihaknya sudah mempersiapkan berbagai aspek, termasuk jika Pilwakot Semarang 2020 diikuti calon tunggal.

“Kita siap melaksanakan Pilwakot 2020, dengan berapapun paslon yang akan berkontestasi. Semua mekanisme baik calon tunggal atau tidak, telah diatur  sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pastikan pelaksaaan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, jika hanya  satu paslon, maka paslon tersebut akan melawan kotak kosong.

Sedangkan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2016 , yang mengatur pilkada calon tunggal, juga disebutkan terkait surat suara yang digunakan pada pemilihan dengan calon tunggal.

“Surat suara tersebut akan memuat dua kolom, yakni satu kolom berisi foto dan nama paslon, sedangkan satu lagi, kolom kosong yang tidak bergambar atau kotak kosong,” tambahnya.

Secara teknis, pelaksanaan pemilihan calon tunggal, tidak jauh berbeda dengan pemilihan dengan pasangan calon lebih dari satu. Pemilik suara akan diminta untuk memberikan pilihan mereka kepada paslon lain atau kotak kosong.

Kotak kosong akan dinyatakan menang, jika calon tunggal tidak mampu mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah.

Jika ini terjadi, UU mengamanatkan, untuk dilakukan pemilihan ulang pada periode pemilihan serentak berikutnya. Selanjutnya, pemerintah menugaskan penjabat sementara untuk memimpin daerah tersebut, hingga pemilihan berikutnya.

Lihat juga...