Bawaslu Semarang Minta Pelaksanaan Pilwakot Terapkan Prokes

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Jateng 2020, yang disusun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng, Kota Semarang masuk dalam tiga dimensi rawan tinggi, untuk konteks politik, pandemi, dan sosial.

Bahkan untuk konteks pandemi, Kota Semarang menjadi yang tertinggi dari segi potensi kerawanan akibat covid-19, dibanding 20 kabupaten/kota lainnya di Jateng, yang juga mengikuti Pilkada 2020.

“Kerawanan ini, didefinisikan sebagai segala sesuatu, yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Salah satunya dari dimensi pandemi covid-19. Indeks kerawanan berkaitan dengan Covid-19 di Kota Semarang, masuk urutan pertama di antara 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada serentak,” papar Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin di Semarang, Senin (31/8/2020).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak, untuk dapat menerapkan protokol kesehatan (prokes), termasuk menjelang pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) 2020, yang dimulai 4-6 September 2020 mendatang.

“Kita akan pengawasan, agar tahapan pencalonan yang rencananya dimulai tanggal 4-6 September, tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19,” tandasnya.

Sesuai dengan hasil IKP Jateng, pihaknya merekomendasikan beberapa hal, antara lain memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan, dalam pelaksanaan tahapan Pilwakot.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang, untuk penerapan protokol kesehatan dan pembatasan pendukung dalam pendaftaran bakal paslon nanti. Kita harapkan, jalannya pesta demokrasi ini, jangan sampai menimbulkan klaster baru,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, menambahkan, pihaknya sudah melakukan pemetaan melalui IKP, dalam pelaksanaan Pilkada Jateng 2020, yang digelar di 21 kabupaten/kota.

“IKP ini menjadi bagian dari upaya pengawas pemilu, untuk melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan agar tak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Ada banyak aspek yang kita petakan,” terangnya.

Pihaknya mengkategorikan kerawanan Pilkada 2020 ke dalam empat dimensi, yakni konteks sosial dengan sub dimensi, berupa gangguan keamanan baik bencana alam dan bencana sosial, kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Kemudian, konteks politik dengan sub dimensi keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan anggaran.

Selanjutnya, konteks infrastruktur daerah dengan sub dimensi dukungan teknologi informasi, sistem informasi penyelenggara pemilu. Serta, konteks pandemi dengan sub dimensi berupa anggaran pilkada terkait covid-19, data terkait covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, dan hambatan pengawasan pemilu.

“Bawaslu di kabupaten/kota yang masuk dalam IKP ini, sudah kita minta untuk menindak lanjuti, dengan memperketat pengawasan. Termasuk, dilakukan koordinasi para pihak, dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan, hingga perkembangan kondisi pandemi covid-19 di masing-masing daerah,” pungkasnya.

Lihat juga...