Belanja Pemerintah Rendah di Kuartal II, Ekonomi Merosot

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu. Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Salah satu faktor penyebab merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 adalah rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat. Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS), belanja pemerintah mengalami kontraksi -6,9 persen (yoy).

“Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat, ini terutama pada Belanja Pegawai -11,1 persen yaitu penurunan belanja THR dan Belanja Barang -21,1 persen akibat diterapkannya Bekerja dari Rumah dan PSBB yang menyebabkan belanja perjalanan dan aktivitas pemerintah menurun tajam,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, Kamis (6/8/2020) di Jakarta.

Selain itu, Febrio juga mengungkapkan, bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih dalam tahap awal pelaksanaan, belum dapat mengkompensasi penurunan belanja pemerintah.

“Namun belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi hingga 55,9 persen di triwulan ini diharapkan akan memperbaiki konsumsi pada triwulan selanjutnya,” tukas Febrio.

Lebih lanjut, Febrio menyatakan, seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi kemungkinan besar dapat berjalan dengan cepat.

“Di triwulan III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 T terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui program PEN,” ucap Febrio.

Sampai saat ini, program belanja perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp85,51 triliun, akan diperluas dan ditambah antara lain dengan Bantuan Beras untuk Penerima PKH Rp4,6 triliun, Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 triliun, Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp1,5 triliun, Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM sebesar Rp28 triliun, dan Bantuan Gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp31,2 triliun.

“Selanjutnya, program PEN sisi penawaran harus diperkuat. Kombinasi antara penempatan dana murah pada perbankan dengan penjaminan kredit UMKM serta penjaminan kredit korporasi padat karya diharapkan menggerakkan kredit,” papar Febrio.

Kemudian Febrio mengutarakan, bahwa penempatan dana pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan dapat dilakukan leverage hingga 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan, sementara untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dilakukan leverage 2 kali.

“Dengan demikian, dengan penempatan dana saat ini sebesar Rp30 triliun di bank Himbara dan Rp11,5 triliun di bank BPD diharapkan dapat di-leverage hingga Rp113 triliun,” pungkas Febrio.

Lihat juga...